Kepala Daerah Kebal Hukum, KPK: Pemberantasan Korupsi Jalan Terus

Aturan tersebut jangan bertentangan dengan UU Tipikor

KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta rancangan peraturan pemerintah RPP tentang antikriminalisasi pejabat daerah tak bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Meski begitu, menurut Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi, lembaganya tidak akan terpengaruh pada peraturan tersebut dalam menangani kepala daerah yang kebijakannya berujung pada korupsi. Peraturan itu, kata Johan, juga tak bisa menghalangi kerja penindakan korupsi pejabat daerah. Sebab, Undang-undang tipikor lebih tinggi kedudukannya dibandingkan peraturan pemerintah yang tengah disusun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut.

"Pelanggaran seperti apa harus jelas. Intinya begini, kalau Pepres itu bertentangan dengan Undang-Undang itu yang tidak boleh. Tetapi kalau Perpres itu tidak bertentangan ya tidak masalah. Kalau Perpres ini dijalakan, pidana tetap bisa dilakukan juga? Oiya bisa kalau pejabat daerah itu melanggar pidana," jelas Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi SP kepada KBR, Selasa (7/7).

Sebelumnya, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan agar pejabat daerah yang melakukan kesalahan administratif tidak dipidanakan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi berdalih, peraturan itu untuk mempercepat pembangunan dan mendorong perekonomian. Sebab dia mengklaim, selama ini sebagian besar pemangku kebijakan ragu-ragu membelanjakan anggaran lantaran takut dipidanakan.

Editor: Dimas Rizky