BERITA

Ke Jakarta, Filep Karma Desak Jokowi Gelar Referendum di Papua

Ke Jakarta, Filep Karma Desak Jokowi Gelar Referendum di Papua
Filep Karma. (Foto: KBR/Eka Juniari)

KBR, Jakarta- Aktivis Kemerdekaan Papua sekaligus bekas tahanan politik Papua, Filep Jacob Samuel Karma mendesak Presiden Joko Widodo untuk menggelar referendum  dalam waktu dekat. Filep mengatakan, dengan begitu masyarakat Papua bisa memilih secara langsung apakah ingin tetap berada dalam Negara  Republik Indonesia (NKRI) atau merdeka dan menjadi negara sendiri.

Filep berjanji tidak akan memperjuangkan lagi kemerdekaan apabila mayoritas masyarakat Papua menginginkan tetap berada di bawah pemerintahan Indonesia.

"Tadi ada yang bilang kalau ternyata hanya segelintir orang. Okelah kalau segelintir, mari adakan referendum supaya kita lihat apakah hanya segelintir atau memang banyak. Dari situlah yang nanti kita buktikan," ucapnya kepada wartawan di Kantor Setara Intitute, Jakarta, Selasa (25/10). 

Filep melanjutkan, "Kami tidak minta merdeka, kami minta adakan dulu referendum. Jadi kami ada pemikiran kalau nanti referendum dan mayoritas rakyat Papua memilih NKRI ya berartikan kami hentikan perjuangan untuk rakyat karena mayoritas rakyat Papua ingin NKRI dan kami pastikan lah hayo kita bangun Papua bersama."

Menurut dia, apabila yang terjadi sebaliknya, Pemerintahan Presiden Jokowi harus rela membebaskan Papua mengembangkan dirinya sendiri atau merdeka. Filep menyatakan   pernah mengusulkan referendum pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008 lalu. Permintaan itu disampaikan melalui orang dekat SBY yang berkunjung ke Papua, namun tidak ada tanggapan dari pemerintah SBY saat itu.


"Tapi kami optimis, masalahnya perlakukan Pemerintah Indonesia kepada Papua memang beda. Dari dulu, sejak pemerintahan Soekarno sampai Jokowi sekarang, mereka gak pernah menginginkan Papua berkembang. Pembangunan yang Jokowi lakukan sekarang itu hanya kamuflase. Kami ga butuh infrastruktur, mana ada orang Papua yang punya mobil, malah saya yakin itu justru untuk mempermudah praktek illegal logging dan operasi militer yang dilakukan oleh TNI dan Polisi di sana," tudingnya.


Sebelumnya, dia menganggap janji Presiden Jokowi yang ingin memperbaiki situasi di Bumi Cendrawasih bohong belaka. Pernyataan ini merujuk pada penahanan dua aktivis KNPB Steven Itlay dan Yus Wenda, Rabu lalu. Mereka ditangkap ketika menggelar ibadah dan orasi politik di halaman Gereja GKII Golgota di Timika.


Dia mencatat, hingga saat ini masih ada 90 tahanan politik, baik yang masih mendekam di balik jeruji maupun yang di luar tahanan. Belum lagi kata dia, yang statusnya DPO seperti Buchtar Tabuni.

Selasa lalu, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Timika menggelar kegiatan doa bersama di halaman Gereja GKII Golgota di Timika, Papua. Namun ketika kegiatan masih berlangsung, tiba-tiba aparat gabungan TNI/Polri membubarkan kegiatan dengan mengeluarkan tembakan ke atas beberapa kali dan menyerang kerumunan massa.

Keributan tersebut berujung pada ditangkapnya 15 anggota KNPB. Tigabelas orang kemudian dibebaskan pada keesokan harinya dengan status wajib lapor hingga waktu yang belum ditentukan. Dua lainnya yakni Steven Itlay dan Yus Wenda masih ditahan di Polres Mimika hingga saat ini dengan tuduhan makar.


Tapol

LSM Setara Institute mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera merealisasikan janjinya yang bakal membebaskan puluhan tahanan politik asal Papua dalam waktu dekat. Alasannya menurut, Wakil Ketua Setara Intitute, Bonar Tigor Naipospos  hal itu merupakan langkah awal penyelesaian segala macam persoalan di Papua.

Menurut dia, pembenahan Papua tidak hanya dapat diselesaikan dengan cara menggenjot pembangunan infrastruktur sebagaimana dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau kami lebih concern kampanye soal pembebasan tahanan politik. Karena dalam sebuah negara demokrasi yang menghargai hak asasi manusia sesungguhnya tidak ada lagi yang dikenal dengan tahanan politik atau tahanan hati nurani. Dan kalau pemerintah Indonesia ingin mencari sungguh-sungguh upaya penyelesaian damai di Papua, pembebasan tahanan politik menjadi salah satu syarat awal sehingga bisa membangkitkan kembali kepercayaan rakyat Papua bahwa pemerintah Indonesia memang sungguh-sungguh ingin menyelesaikan masalah di Papua," ucapnya kepada wartawan di Kantor Setara Institute, Jakarta.

Selain itu kata dia, Presiden Jokowi juga harus segera merealisasikan janjinya melakukan penyelesaian serangkaian kasus HAM yang terjadi di Papua. Kata dia, setidaknya ada 13 kasus yang tengah menjadi sorotan saat ini. Dengan begitu kata dia, nama baik Pemerintah Indonesia bisa tetap dipertahankan dimata dunia Internasional.

"Tunjukkanlah kongkritisasi dari tim yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah itu. Selain itu masyarakat sipil juga harus dilibatkan. Masalahnya selama ini yang terjadi di Papua adalah masalah kepercayaan yang tidak pernah ada," ujarnya.

Yang terakhir kata dia, Presiden Jokowi harus menjamin penegakan ham di Papua berjalan dengan secara keseluruhan. Menurut dia, salah satu aspek yang menjadi Papua tidak pernah merasa menjadi bagian dari Indonesia adalah perlakuan diskriminatif dan pembungkaman atas kebebasan berpendapat yang tidak pernah didapatkan.

"Masalah di Papua tak hanya sebatas persoalan kemiskinan, melainkan juga faktor-faktor lainnya, seperti sejarah, adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan dan harga diri yang dirasakan oleh rakyat Bumi Cendrawasih itu selama ini," tambahnya.


Editor: Rony Sitanggang

  • tapol Papua
  • Wakil Ketua Setara Intitute
  • Bonar Tigor Naipospos
  • Eks tapol Filep Karma

Komentar (3)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

  • andi ajir7 years ago

    Saya orang sulawesi sangat setuju. Papua merdeka karena itu hak mereka dan tanah mereka.mereka telah banyakdi deskriminasikan.mereka berhak bersuara dan mengeluarkan pendapat bahkan seluruh wilayah nkri yang ingin melepaskan diri dari seperti republik maluku selatan.riau merdeka.borneo.sulawei selatan.aceh.bali itu semua hak mereka.mereka berhak memanfaatkan sumber daya alam mereka sendiri

  • anfi ajir7 years ago

    Saya orang sulawesi selatan sangat setuju papua merdeka karena kemerdekaan hak segala dan penjajahan segera harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.papya harus segera melakukan referendum.karena papua merupakan negara peralihan.mereka berhak hidup dan memanfaatkan sda mereka sendiri.mereka telah banyak di deskriminasikan dan di ambil emas mereka daro tanah mereka bahlan seluruh wilayah indonesia yg ingin lepas atau merdeka saya setuju sekali.biarkan negara indonesia cuma pulau jawa.apalagi pendiri kemerdekaan indonesia soekarno dan hatta telah meninngal.mereka juga di salimi seperti soekarno dipenjara dan hatta di ganti karena berbeda pandangan

  • andi ajir/muhajir muchtar.spd7 years ago

    Saya muhajir muchtar.spd sangat setuju sekali papua merdeka karena itu hak mereka.karena kemerdekaan hak seluruh bangsa karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.mereka berhak hidup dan juga berhak mengeluarkan pendapat baik lisan ata tulisan dan juga bebas dari deskriminasi