Kasus Sumber Waras Selesai, DPR Ngotot Hasil Audit BPK Mutlak

Anggota Komisi III DPR, Junimart Girsang mengatakan, setiap di persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) BPK selalu dihadirkan.

KBR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang mengklaim hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai alat bukti yang mutlak. Anggota Komisi III DPR, Junimart Girsang mengatakan, setiap di persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) BPK selalu dihadirkan.

"Di dalam setiap persidangan tipikor itu yang dihadirkan bukan yang lain, pasti BPK dihadirkan. Kenapa dia adalah lembaga yang mempunyai hak atau wewenang menyampaikan PKN atau Perhitungan Kerugian Negara. Kalau saya mengatakan hasil audit BPK adalah bukti mutlak, kan begitu. Itu mutlak tidak bisa diapa-apain itu," kata Junimart Girsang di Gedung DPR, Rabu (15/06/2016).

Alasan lain, kata dia, KPK di bawah kepemimpinan bekas Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki meminta audit investigasi BPK dalam pembelian lahan Sumber Waras. Politisi PDI-P itu menyesalkan sikap KPK yang tidak menaikkan kasusnya ke tingkat penyidikan dalam kasus ini. Oleh karena itu, pekan depan DPR berencana meminta keterangan Ruki.

Sebelumnya, KPK menyatakan kasus Sumber Waras telah selesai. Ini lantaran tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan Sumber Waras. Pernyataan itu telah didasarkan keterangan lebih dari 50 saksi dan sejumlah pakar keuangan, pertanahan dan administrasi.

Kasus Sumber Waras bermula saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp191 miliar. Pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut dinilai lebih mahal dari yang seharusnya.

Hari ini, KPK akan menjawab pertanyaan DPR soal kasus Sumber Waras yang berhenti di penyelidikan. Kelima komisioner KPK telah hadir di Gedung DPR pagi ini.

Editor: Sasmito