Kantor Staf Presiden Akui Dua Hal Penyebab Bansos Kurang Tepat Sasaran

Ada dua hal yang membuat pemberian Bantuan Sosial (Bansos) menjadi kurang tepat sasaran.

KBR, Jakarta - Kantor Staf Presiden KSP mengakui ada dua hal yang membuat pemberian Bantuan Sosial (Bansos) menjadi kurang tepat sasaran.

Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo menjelaskan, dua hal itu adalah pengaktualisasian data penerima Bansos yang kurang cepat dilakukan.

Hal lain adalah pergerakan sosial masyarakat yang begitu cepat. Artinya, ada penerima Bansos yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan, dan di sisi lain, ada masyarakat yang kemudian berhak masuk dalam kategori penerima Bansos.

"Seringkali upaya pemerintah dalam mengupdate data ini tidak secepat dengan apa yang berubah di masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada hal yang kita pelajari dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kampus, itu namanya social mobility. Jadi masyarakat yang dari rentan miskin jatuh ke miskin, dari miski keluar menjadi rentan miskin. Nah itu setiap tahun itu berubah hampir 50 persen," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo dalam acara Podcast Dari Bina Graha, Bansos Tak Tepat Sasaran, Apa Permasalahannya, Jumat (27/9/2024).

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada 46 persen penerima Bansos tidak tepat sasaran. Ini diakibatkan adanya kesalahan data, karena tidak memasukkan rumah tangga miskin yang seharusnya masuk ke dalam data. Lalu, ada juga kesalahan lain, yaitu memasukkan rumah tangga yang tak miskin ke dalam data.

Baca juga:

Jadi Mensos 39 Hari, Apa yang Akan Dikerjakan Saifullah Yusuf?

Buruh Korban PHK Tak Kunjung Terima Bansos. Apa Kendalanya?

Aplikasi Cek Bansos

Sebelumnya, Kementerian Sosial pernah meluncurkan aplikasi "Cek Bansos" untuk memudahkan pembaruan data penerima bantuan sosial se-Indonesia.

Aplikasi "Cek Bansos" memudahkan pemantauan perubahan data bansos setiap daerah dengan dibantu perangkat desa.

"Jadi data ini otomatis dari bapak ibu mengusulkan, masuk ke datanya pusdatin dan ini sudah kita akan ISO-kan untuk proses keamanan ini. Ini kemudian dari pusdatin langsung ke dirjen-dirjen yang mengurusi ini, tanpa melalui saya dan kemudian dimunculkan ke keuangan dan itu semua baik teknologi bukan lagi hardcopy," kata Mensos ketika itu Tri Rismaharini (8/5/2024).

Risma menambahkan, melalui "Cek Bansos" bisa dilacak pula siapa yang memberikan rekomendasi pemberian bansos. Pelacakan ini mampu menghindari alokasi bansos salah sasaran.

Aplikasi "Cek Bansos" akan mulai efektif digunakan mulai Juni, dan Mei 2024 akan disosialisasikan lebih dulu.