JPPR: Perkuat Pendidikan Politik untuk Cegah Konflik di Pilkada

"Ini merupakan kewajiban calon yang harus dilakukan untuk mem-briefing para pendukungnya, agar mereka tidak mudah tersulut emosi misalnya hanya karena fanatisme dukungan calon tertentu," kata Guslan

KBR, Jakarta- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta seluruh pihak untuk melakukan upaya-upaya pendidikan politik kepada masyarakat di seluruh daerah, agar tak terjadi konflik horizontal atau kekerasan jelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024.

Wakil Manajer Pendidikan Pemilih JPPR, Guslan Batalipu, menanggapi insiden pengeroyokan pendukung calon bupati di Sampang, Madura, Jawa Timur, yang berujung kematian.

Guslan menilai, peristiwa ini bisa terjadi karena kurangnya seruan Pilkada damai, dan contoh yang diberikan terutama dari para calon kepala daerah kepada masyarakat pendukungnya.

"Ini merupakan kewajiban calon yang harus dilakukan untuk mem-briefing para pendukungnya, agar mereka tidak mudah tersulut emosi misalnya hanya karena fanatisme dukungan calon tertentu. Nah banyak di sosial media yang berseliweran bahwa para pendukung calon ini ya saling menyerang satu sama lain. Dan sayangnya ini memang kurang pengawasan juga dari institusi pengawas, dalam hal ini Bawaslu," kata Guslan kepada KBR, Kamis (21/11/2024).

Guslan mengatakan, saat ini upaya pendidikan politik atau pendidikan pemilih belum masif dilakukan. Menurutnya, pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah bagaimana menyerukan kepada masyarakat soal kedewasaan politik dan kesadaran berpolitik.

"Kedewasaan artinya ini harus ditanamkan memang sejak dini di masyarakat, mungkin soal perbedaan dukungan, perbedaan pendapat, kemudian hal-hal lain yang kemudian itu memunculkan perbedaan dalam semua dimensi kehidupan itu merupakan keniscayaan, bahwa Pilkada ini dipilih untuk bagaimana memilih pemimpin dengan cara-cara yang damai, ini yang harus ditanamkan oleh penyelenggara pemilu," imbuhnya.

Guslan juga menekankan soal kesadaran berpolitik agar masyarakat tahu batasan-batasan aturan yang tidak bisa dilakukan, semisal perbuatan atau persoalan yang mengarah ke konflik horizontal yang harus dihindari.

Selain itu, kata dia, upaya pencegahan dari pihak keamanan harus lebih ditingkatkan untuk mencegah terjadinya konflik dalam proses Pilkada Serentak 2024.

Baca juga:

- Pilkada 2024, Wapres Gibran: Insiden Sampang Jangan Terulang

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpesan agar semua pihak aktif dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini potensi terjadinya konflik dalam Pilkada Serentak 2024.

Gibran mengatakan konflik sekecil apapun mesti diredam agar tidak berujung korban jiwa, seperti pembacokan seorang saksi Pilkada yang terjadi di Sampang, Jawa Timur.

"Kita tidak ingin apa yang terjadi di Sampang, terjadi di tempat lain. Semua pihak harus secara aktif melakukan pencegahan dan deteksi dini. Seperti yang Bapak Presiden Prabowo sampaikan Indonesia ini negara besar, negara yang kaya akan keberagamannya, perbedaan adalah kekuatan kita,” ucapnya saat memimpin acara Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan, dan Perhitungan Suara pada Pilkada 2024 di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (20/11/2024).