Jelang Debat Cawapres, Mayoritas SMA dan SMK Belum Punya Laboratorium IPA

Menurut laporan terbaru Kemdikbud, 72 persen SMA di seluruh Indonesia belum punya laboratorium IPA. Sebanyak 84 persen SMK juga bernasib sama.

Debat Cawapres akan digelar tanggal 17 Maret 2019 mendatang di Hotel Sultan, Jakarta.

Debat kali ini akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Kalau ditelusuri, Indonesia memang punya banyak permasalahan terkait tema-tema tersebut.

Dalam sektor pendidikan, misalnya. Menurut laporan terbaru Kemdikbud, masih banyak sekolah di Indonesia yang belum punya sarana penunjang berupa laboratorium. Berikut rinciannya.  

72 Persen SMA Belum Punya Laboratorium IPA

Menurut laporan Kilasan Kinerja 2018 Kemdikbud, sampai tahun 2018 sebagian besar SMA bahkan belum punya laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Laporan itu menyebutkan, dari 13.495 SMA di seluruh Indonesia yang punya laboratorium IPA baru 3.758 saja.

Sedangkan 9.737 lainnya, atau sekitar 72 persen SMA belum punya laboratorium IPA.

84 Persen SMK Belum Punya Laboratorium IPA

Hal serupa juga terjadi di SMK. Bahkan persentasenya lebih besar lagi.

Dalam laporan Kilasan Kinerja 2018 Kemdikbud, disebutkan bahwa dari 13.710 SMK di seluruh Indonesia, laboratorium IPA baru ada di 2.194 sekolah saja.

Sedangkan 11.516 lainnya, atau sekitar 84 persen SMK belum punya laboratorium IPA.

Baca Juga: 1,2 Juta Ruang Kelas Rusak, Program Renovasi Sekolah Meleset dari Target

Keterbatasan Anggaran dan Skala Prioritas

Dalam Kilasan Kinerja 2018, Kemdikbud menyebut bahwa laboratorium dan ruang praktik diperlukan supaya siswa bisa belajar mengembangkan pola pikir logis lewat eksperimen.

Namun menurut Kemdikbud, pembangunan dan penyediaan sarana tersebut belum optimal karena keterbatasan anggaran.

Sepanjang tahun 2018 Kemdikbud menargetkan pembangunan 656 laboratorium SMA, namun yang teralisasi hanya 517.

Sedangkan pembangunan laboratorium SMK ditargetkan sebanyak 3.778, tapi yang terealisasi hanya 219.

Terkait pembangunan sarana – prasarana pendidikan, Kemdikbud lantas menyebut bahwa, “Dalam kondisi keuangan negara yang terbatas, diperlukan adanya skala prioritas,” tulis mereka.

(Sumber: Kilasan Kinerja 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; www.kemdikbud.go.id)