BERITA

Jadikan BPS Pusat Data, Jokowi: Kalau Rilis Data yang Benar

"Jokowi beralasan selama ini data tersebar di masing-masing kementerian/lembaga dan, kerap berbeda-beda. Kata dia, kondisi tersebut menyulitkan pengambilan kebijakan."

AUTHOR / Ninik Yuniati

Jadikan BPS Pusat Data, Jokowi: Kalau Rilis Data yang Benar
Presiden Joko Widodo pada Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Pusat Statistik (BPS) profesional dalam mengumpulkan dan menyajikan data. Bekas Gubernur Jakarta ini juga menekankan anggota BPS untuk menjaring data dengan tepat dan akurat.

Permintaan ini menyusul ditetapkannya BPS sebagai pusat data nasional. Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam pidato pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta. Jokowi beralasan selama ini data tersebar di masing-masing kementerian/lembaga dan, kerap berbeda-beda. Kata dia, kondisi tersebut menyulitkan pengambilan kebijakan.

"Urusan data pegangannya hanya satu sekarang, di BPS. Tapi BPS sendiri kalau merilis data juga yang benar. Contoh, data tentang produksi beras kita. Bagaimana saya akan memutuskan tidak impor beras misalnya, wong datanya meragukan. Kementan seperti ini, Kemendag seperti itu, BPS seperti ini, lapangannya saya lihat berbeda lagi" kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (26/4).

Jokowi menambahkan, pemusatan data di BPS juga untuk menghentikan program pengambilan data yang kerap dijadikan lahan mengeruk uang. "Orientasinya tidak lagi orientasi proyek. Kementerian ini ada proyek cari siapa, stop, stop, stop. Satu, sekarang data yang kita pakai. BPS. Tapi kalau nggak bener juga ya hati-hati. Kroscek, entah sampelnya, pencarian data lapangannya, bila tidak serius akan ada keputusan yang lain" ujar Jokowi.

Ia pun berharap, anggota BPS bisa bekerja optimal. Apalagi, mulai awal Mei nanti, BPS akan melangsungkan sensus ekonomi.


Sensus Ekonomi 2016 bakal dilaksanakan 1 Mei-31 Mei 2016

Kepala BPS Suryamin menyatakan, kegiatan tersebut akan mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia di luar sektor pertanian. Dia memperkirakan, jumlah pelaku usaha pada Sensus 2016 ini mencapai 25 juta usaha.

"Sensus ekonomi yang ke-4 1986 menghasilkan sekitar 9 juta usaha, tahun 1996 ada 16,9 juta, tahun 2006, ada 22,7 juta usaha. Jadi kalau kami perkirakan dengan pertumbuhan yang sama, tidak kurang dari 25 juta usaha di Sensus Ekonomi 2016 ini. Sektor pertanian, yang kami sensus 2013 sebanyak 26 juta petani" kata Suryamin.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan data BPS baru bisa dimanfaatkan tahun depan.

"Pengumpulan datanya memang cepat pelaksanaanya. Tapi, memproses datanya akan memerlukan waktu sekitar enam bulan, ya kira-kira 2017 lah" kata Darmin.

Dalam sensus ini, total petugas lapangan yang akan menjaring data sebanyak 340 ribu. Mereka akan disebar ke sekitar 80.000 desa seluruh Indonesia.

Editor: Nurika Manan

  • Sensus Ekonomi 2016
  • Presiden Jokowi
  • presiden joko widodo
  • BPS
  • kepala bps suryamin
  • BPS Pusat Data

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!