NASIONAL

Ikappi Pertanyakan Evaluasi Kabinet, Minta Evaluasi Kinerja Mendag

"Evaluasi itu terkait penanganan krisis minyak goreng yang hingga kini belum juga menampakkan perkembangan kondusif."

Sadida Hafsyah

Minta Evaluasi Kinerja Mendag
Pedagang menyortir cabai yang dijual di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

KBR, Jakarta - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyerahkan kewenangan mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi kepada Presiden Joko Widodo. Evaluasi itu terkait penanganan krisis minyak goreng yang hingga kini belum juga menampakkan perkembangan kondusif.

Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan, pedagang pasar hanya meminta pemerintah serius mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng di lapangan. Begitu juga dengan bahan-bahan pangan lainnya, apalagi menjelang Ramadan seperti saat ini.

"Soal evaluasi kinerja Menteri Perdagangan, itu hak dan wewenang dari Presiden Joko Widodo. Saya lihat selama kurun waktu satu kuartal terakhir ini kan mestinya ada evaluasi kabinet. Evaluasinya seperti apa? Berjalankah? Kalau berjalan ya kita harapkan ke depan perbaikan jauh lebih baik. Tapi kalau memang presiden punya hak prerogatif untuk mengganti dan meresuffle, itu tergantung Bapak Presiden. Tapi kalau kami tetap mendorong agar dalam waktu dekat ini menjelang Ramadan, perlu untuk mendistribusi seluruh bahan pokok yang ada dimiliki oleh kementerian-kementerian," kata Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan kepada KBR (21/3/2022).

Reynaldi mengatakan, pemerintah saat ini harus fokus memonitor penerapan kebijakan pengendalian harga minyak goreng di pasar modern maupun tradisional. Apalagi kini terjadi kenaikan harga yang begitu drastis untuk minyak goreng jenis kemasan. Di sisi lain, harga minyak goreng curah juga belum seragam meski ada subsidi dari pemerintah.

"Minyak goreng kemasan per hari ini (21/3/2022) sudah diatas Rp23 ribu per liter. Untuk minyak goreng curah juga berdasarkan laporan anggota dan pengurus kami di daerah bahwa minyak goreng curah sendiri per 1 kilo-nya itu sudah tembus Rp20 ribu. Jadi subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp14 ribu per liter untuk minyak goreng curah juga belum terealisasi. Masa implementasi kebijakan ini perlu untuk dikawal dan kontrol bersama. Agar apa? Agar implementasi lebih tepat," katanya.

Berdasarkan pantauan Ikappi, ketersediaan minyak goreng dan perubahan harga di lapangan bergerak naik dan turun mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Reynaldi berharap, pemerintah lebih mampu mengendalikan pasokan dan harga minyak goreng terutama menjelang Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi.

"Begitu HET (Harga Eceran Tertinggi) disahkan, barang-barang langka di pasaran. Namun begitu HET dicabut, tiba-tiba harga melonjak dan minyak goreng banjir di pasaran. Ini yang kami analisa," ujarnya.

Selain itu, Reynaldi meminta pemerintah membuat rancangan besar, tata niaga yang baik untuk komoditas pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat dari hulu hingga hilir. Hal itu agar masalah pasokan dan gejolak harga yang serupa tidak terjadi lagi.

Baca juga:

- Disparitas Harga Minyak Goreng Bikin Masalah

- HET Minyak Goreng Berubah, Stok Mulai Lancar di DIY

Penataan niaga pangan ini membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang baik antar-lembaga dan kementerian terkait.

"Minyak goreng dari awal kami minta banjiri pasar-pasar agar tersedia. Ketersediaannya pemerintah bilang ada, melebihi kebutuhan. Namun kita cek fakta di lapangan, apakah antara ketersediaan dan harga ini sudah sesuai dengan implementasi kebijakan dari pemerintah? Minyak goreng curah Rp20 ribu per kg, yang diharapkan pemerintah Rp14 ribu per kg. Ini kan fakta yang menurut kami belum dirasa betul implementasi atas kebijakan HET ini," tuturnya.

Editor: Fadli Gaper

  • Mendag
  • Evaluasi Kabinet
  • Minyak Goreng

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!