Fadli Zon: Laporan Menteri ESDM ke Mahkamah Kehormatan Bisa Dituntut Pencemaran Nama Baik

Pembicaraan anggota DPR soal jatah saham Freeport jika direkam maka melanggar hak asasi manusia dan melanggar aturan.

KBR, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta anggota  dewan yang dilaporkan kepada Mahkamah Kehormatan  agar melaporkan Sudirman Said ke kepolisian. Menurut dia, pelaporan Sudirman Said tersebut merupakan bentuk pencemaran nama baik.

Apalagi kata dia, pembicaraan anggota DPR tersebut jika direkam maka melanggar hak asasi manusia dan melanggar aturan. Pembicaraan dengan Pimpinan PT Freeport Indonesia merupakan hal yang wajar.

"Merupakan suatu fitnah juga apa yang dilakukan Sudirman Said. Kalau menurut saya, Sudirman Said ini bukan merupakan menteri yang berprestasi. Apa sih prestasinya? Lifting oil kita juga biasa saja. Dan membuat seperti ini, saya kira perlu dievaluasi lah," ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Senin (16/11/2015).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menambahkan orang yang melakukan perekaman perbincangan juga harus dilaporkan ke penegak hukum. Ini lantaran pelaku perekam bukan penegak hukum dan melanggar hak asasi manusia.

"Kalau betul ada yang merekam, siapa yang merekam? Itu merupakan tindak pidana. Kalau ada orang ngobrol-ngobrol kemudian merekam. Jika Sudirman Said juga menggunakan rekaman itu, maka itu suatu tindak pidana menyebarluaskan merupakan suatu fitnah juga," tambahnya.

Dia juga mempertanyakan Sudirman Said lantaran baru melaporkan kasus ini. Padahal kejadian tersebut telah berlangsung sejak Juni lalu.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said resmi melaporkan anggota DPR yang meminta jatah saham kepada PT Freeport Indonesia. Menurut Sudirman, anggota dewan itu meminta PT Freeport untuk memberi saham sebesar 20 persen. Dia beralasan ini untuk diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.