Era Kebebasan Sipil yang Makin Terancam Usai Tudingan Presiden Prabowo tentang LSM

Adalah ahistoris bila Presiden Prabowo menyatakan LSM sebagai pengadu domba, karena kenyataannya LSM telah menjadi aktor yang memastikan check and balances dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan

AUTHOR / Resky Novianto, Shafira Aurel

-

EDITOR / Resky Novianto

Minggu 08 Juni 2025 pukul 07.27 WIB

BacakanBagikan

KBR, Jakarta- Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan pernyataan impulsif Presiden Prabowo Subianto terkait dengan tudingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pengadu domba.

Koalisi menilai pernyataan ini tidak selaras dengan kemajuan zaman yang semakin demokratis dan mengglobal, serta pengakuan terhadap organisasi swadaya masyarakat sebagai pilar penting dalam pembangunan.

“Hampir semua dokumen atau instrumen internasional mengakui pentingnya lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan demokrasi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia. Semakin disayangkan, pernyataan itu disampaikan dalam pidato Hari Lahir Pancasila,” tulis pernyataan Koalisi Sipil yang dibagikan Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi kepada KBR Media, pada Kamis, 5 Juni 2025.

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari IMPARSIAL, PBHI, WALHI, HRWG, DeJuRe, Centra Initiative, SETARA Institute, dan Raksha Initiatives menyebut dalam banyak pengalaman di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, LSM menjadi salah satu pilar membangun suatu bangsa.

“Mereka menjadi jembatan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka atas situasi proses bernegara, mengawasi kebijakan publik, mengkritisi para elit dan pemangku kewajiban yang tidak amanah, serta membangun kesadaran publik tentang hidup berbangsa dan bernegara secara demokratis,” tulis pernyataan Koalisi.

Pernyataan Prabowo Ahistoris

Koalisi menganggap di Indonesia, LSM menjadi roda gerakan masyarakat menentang otoriritarianisme, dan segala bentuk eksploitasi, korupsi, perusakan lingkungan dan kekerasan tidak bisa disangkal lagi.

“Adalah ahistoris bila Presiden Prabowo menyatakan LSM sebagai pengadu domba, karena kenyataannya LSM telah menjadi aktor yang memastikan check and balances dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia saat ini. Di saat yang sama, sistem check and balances saat ini sudah tak bisa bekerja secara efektif, terjerat kepentingan elit, dan akibatnya tidak ada yang membela kepentingan rakyat,” tegas pernyataan Koalisi.

Koalisi sipil yang fokus pada isu demokrasi, hukum, dan HAM menyatakan keberadaan LSM adalah manifestasi dari pelaksanaan kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat yang menjadi bagian fundamental dari kebebasan sipil dan HAM, yang dijamin oleh konstitusi.

“Bahkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 telah secara khusus menjamin partisipasi masyarakat untuk secara kolektif terlibat dalam pembangunan, sebagai sarana memajukan diri dan memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, penting selalu diingat HAM adalah tonggak bagi warga negara dimanusiakan oleh negara, sehingga menolak HAM berarti menolak agar rakyat diperlakukan secara manusiawi,” jelas pernyataan Koalisi.

“Lebih dari itu, rezim yang menolak LSM adalah rezim yang menolak pemerintahannya di awasi oleh masyarakat sehingga rezim itu potensial menyalahgunakan kekuasaannya . Dengan demikian, hal itu menjadi sinyal kuat sebagai bentuk rezim yang mengarah otoriter dan anti-kritik,” tambah pernyataan itu.

Prabowo Punya Informasi Lengkap soal LSM

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki informasi lengkap soal lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terafiliasi dengan pihak asing dan cenderung mendiskreditkan kinerja pemerintah.

Pernyataan Hasan tersebut menanggapi soal pidato Presiden Prabowo dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Senin (2/6) yang menyebutkan bahwa ada kekuatan asing yang menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna memicu konflik horizontal di dalam negeri.

"Sebagai Presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini," kata Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Kantor PCO Jakarta, Selasa (3/6/2025) dikutip dari ANTARA.

Istana: Tidak Berlaku untuk Seluruh LSM

Hasan menegaskan bahwa pernyataan Presiden tersebut tidak mengarah pada seluruh LSM di Indonesia yang telah berperan memantau kinerja pemerintah.

Pemerintah, lanjutnya, menyadari bahwa banyak LSM besar di Indonesia yang memiliki peran besar dalam mengatasi isu sosial, pendidikan, toleransi, hingga kemanusiaan di negeri ini.

“Presiden telah mengantongi informasi terkait dengan kelompok mengatasnamakan LSM yang didanai pihak asing yang berupaya memecah belah bangsa dengan menyebarkan isu atau kabar yang tidak benar,” tegas Hasan.

Hasan menambahkan bahwa Presiden memahami betul ada organisasi yang tampak jelas mencemooh kemajuan bangsa, mencoba membatalkan program prioritas pemerintah, hingga berupaya memecah belah persatuan bangsa.

"Presiden juga mengalami banyak sekali perjalanan sejarah. Beliau paham betul bahwa dalam banyak kejadian di republik kita ini tidak terlepas dari intervensi asing. Dalam berbagai perubahan besar yang terjadi di republik kita, itu tidak terlepas dari intervensi asing," kata Hasan.

Pernyataan Prabowo soal LSM di Hari Pancasila

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan rakyat Indonesia untuk tidak mudah terpecah oleh perbedaan, apalagi perpecahan itu dipicu oleh pengaruh kekuatan asing yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara kuat dan sejahtera.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta, Senin 2 Juni 2025, Kepala Negara menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah ancaman adu domba dari pihak luar.

"Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing," ujar Presiden.

Presiden mengatakan bahwa sejarah panjang penjajahan dan campur tangan asing menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memecah belah bangsa.

Menurut Prabowo, tak sedikit kekuatan asing yang menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna memicu konflik horizontal di dalam negeri.

"Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita," katanya.

Meski demikian, Presiden menekankan bahwa ajakan ini bukanlah bentuk kebencian terhadap bangsa lain, melainkan peringatan agar Indonesia tidak menjadi korban manipulasi asing.

"Saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa mana pun," kata Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengutip semangat para proklamator sebagai pedoman menghadapi dinamika global saat ini.

"Kita ingat kata-kata proklamator kita, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri," katanya.

Baca juga:

- Gaduh Isu Reshuffle Kabinet, Siapa Saja Menteri yang Disorot?

- Berkicau soal Istilah Judi Online di X, Warganet Diminta Menghapus Lewat WA