Dukung Tetapi Tak Masuk Kabinet, Manuver Megawati Siapa Tak Rela?

"Kalau PDIP masuk kabinet, berarti ada upaya Presiden Prabowo perlahan-lahan mengamputasi tokoh-tokoh yang ada di kabinet, dan itu loyalis Joko Widodo sekarang,”

AUTHOR / Muthia Kusuma

-

EDITOR / Rony Sitanggang

Selasa 15 April 2025 pukul 19.02 WIB

BacakanBagikan

KBR, Jakarta- Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menegaskan belum ada pernyataan resmi partai terkait bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden  Prabowo Subianto. Pernyataan ini merespons dinamika politik usai pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 7 April 2025 lalu.

Ganjar menekankan sikap PDIP dalam menghadapi pemerintahan baru adalah menjadi mitra kritis. Artinya, partai berlambang banteng itu akan tetap mengawal jalannya pemerintahan dengan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dianggap baik, namun juga akan menyampaikan kritik disertai solusi jika ada hal yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

“PDI Perjuangan akan menjadi mitra kritis. Baik kita dukung, tidak baik kita kritik dan kasih solusi,” ujar Ganjar kepada KBR, Selasa (15/4/2025).

Namun, ketika ditanya soal kemungkinan adanya pertemuan lanjutan antara Megawati dan Prabowo, serta potensi PDIP masuk kabinet, Ganjar menyatakan belum mengetahui informasi tersebut. Ia enggan berspekulasi lebih jauh dan menunggu arah resmi yang akan ditentukan oleh partai.

“Saya malah belum tahu,” ucapnya.

Ganjar juga tidak menjawab ketika dikonfirmasi terkait surat Hasto Kristiyanto pada Kamis, (10/4) yang berisi dugaan adanya gangguan terhadap PDIP,  maupun potensi mundurnya penyelenggaraan Kongres PDIP.

Sinergi PDIP-Pemerintah

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahmi dalam momentum Hari Raya Idulfitri 1446 H. Namun dia mengakui pembicaraan yang terjadi juga menyangkut sinergi antara PDIP dan pemerintahan.

“Yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara, dan kemudian juga bagaimana kemudian PDI Perjuangan akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” ucap Puan di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).

Baca juga:

• Usai Pertemuan Prabowo-Megawati, Elite Politik Soroti Persatuan Nasional
• Rencana Rekonsiliasi Prabowo-Megawati dan Dampaknya terhadap Demokrasi

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani memastikan akan ada pertemuan lanjutan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Puan belum merinci agenda dan waktunya.

“Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” ucap Puan di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).

Puan Maharani menyebut pertemuan antara Megawati dengan Prabowo itu merupakan bagian dari komunikasi politik yang selama ini telah dibangun antara PDIP dan Partai Gerindra. Ia mengungkapkan, pertemuan tersebut telah lama direncanakan dan menjadi harapan kedua partai

“Waktu itu kan saya juga dengan teman-teman dari Gerindra sudah mengatakan InsyaAllah dalam waktu yang dekat akan ada silaturahmi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Dan alhamdulillah kemudian itu bisa terlaksana, dalam rangka silaturahmi pada hari Lebaran,” jelasnya.

Pada pertemuan Prabowo dan Megawati yang berlangsung pada 7 April 2025 di Jakarta, Prabowo tidak hadir sendirian. Ia didampingi sejumlah petinggi Partai Gerindra, seperti Ahmad Muzani, Sugiono, dan Prasetyo Hadi. Turut hadir Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, yang   pernah menjadi ajudan Megawati.

Baca juga:

• Konsolidasi Politik Pasca-Pemilu: Analisis Pertemuan Prabowo-Megawati

Menurut Puan, pembahasan dalam pertemuan itu menitikberatkan pada upaya bersama membangun bangsa dan negara. Ia menegaskan, PDIP siap bersinergi membantu pemerintahan Prabowo, meski tidak secara eksplisit menyatakan akan bergabung ke dalam kabinet.

“Yang dibicarakan tentu saja terkait sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara, dan kemudian juga bagaimana PDI-P akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” ucapnya.

Sementara itu, terkait agenda internal partai, Puan menyampaikan bahwa Kongres PDIP belum ditentukan waktunya. Ia membuka kemungkinan pelaksanaan kongres bisa mundur dari rencana semula pada April 2025. Meski begitu, dia memastikan kongres tetap akan digelar tahun ini. Menurutnya, semua agenda internal partai tetap berjalan dalam kendali ketua umum dan tidak perlu dilakukan dengan tergesa-gesa.

Di luar pemerintah

Juru Bicara Mohamad Guntur Romli menegaskan, Megawati dan Prabowo memang berkomitmen terus menjalin komunikasi dan kerja sama ke depan.

"Beliau (Megawati) merasa tidak punya hambatan untuk terus melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan Presiden Prabowo meski posisi politik PDIP saat ini masih berada di luar pemerintahan," ucap Mohamad Guntur Romli dalam keterangan persnya, Rabu, (9/4/2025).

Sebelumnya, Guntur Romli menegaskan, keputusan PDIP untuk berada di luar pemerintahan merupakan rekomendasi Rakernas Mei tahun lalu.

“Tetap menjaga check and balance, menjaga mekanisme kontrol. Itu merupakan rekomendasi Rakernas ke-5 Mei 2024,” ucap Romli kepada KBR, Rabu (2/4/2025).

Arti Dukungan PDIP Bagi Gerindra

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto merasa bersyukur atas dukungan PDI-P terhadap pemerintahannya. Hal tersebut ia ungkapkan menyusul pertemuan Prabowo-Megawati yang berlangsung pada Senin (7/4/2025).

Muzani menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Megawati menyampaikan kesediaan PDI-P untuk mendukung pemerintahan Prabowo, yang resmi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. Namun, dukungan itu diberikan tanpa masuk ke dalam struktur koalisi pemerintahan.

"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDI-P sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," ucap Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Rabu, (9/4/2025).

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, pertemuan antara Prabowo dan Megawati dilakukan dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam suasana yang penuh kehangatan tersebut, turut dibahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi global yang tengah dihadapi Indonesia.

Dasco menjelaskan Megawati berbagi pandangan dan pengalamannya dalam mengelola krisis saat menjabat sebagai Presiden ke-5 RI.

"Salah satu topik pembicaraan adalah bagaimana menghadapi situasi global. Ibu Megawati juga berbagi pengalaman ketika beliau menghadapi tantangan ekonomi dan politik semasa kepemimpinannya," ungkap Dasco.

Dasco mengatakan, Presiden Prabowo tidak melapor ke Presiden ke-7 Joko Widodo sebelum bertemu Megawati. Menurutnya, Prabowo dapat bertemu siapa saja untuk silaturahmi.

"Saya rasa enggak ya, ini kan pertemuan silaturahmi boleh dengan siapa saja," kata Dasco.

Manuver Politik Prabowo

Meski disebut sebagai silaturahmi, pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai pertemuan Megawati dan Prabowo sarat muatan politik. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi politik Prabowo untuk memperkuat legitimasi, terutama di tengah bayang-bayang pengaruh Presiden Joko Widodo.

“Ini adalah langkah Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra yang sedang membangun kekuatan politik baru, di luar dominasi Jokowi,” ucap Dedi kepada KBR, Selasa, (15/4/2025).

Dedi menyebut, realita saat ini PDIP sudah memberikan dukungan kepada pemerintah melalui posisi Puan Maharani di DPR. Karena itu, langkah PDIP menjaga jarak dari kabinet bisa menjadi strategi menjaga identitas sekaligus tetap relevan dalam peta kekuasaan.

Menurut Dedi, PDIP berpotensi merapat ke pemerintah jika Prabowo bisa menjamin stabilitas internal PDIP, termasuk menyangkut isu hukum yang menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Menurut Dedi, Kongres PDIP yang dirumorkan mundur dari jadwal semula juga dinilai menjadi titik penting dalam menentukan arah politik partai ke depan.

“Kalau rekomendasi partai politik itu berkaitan dengan PDIP bersedia masuk kabinet, itu cukup menarik. Tapi yang jadi masalah adalah apakah ada pihak-pihak tertentu dalam kondisi sekarang, yang mengupayakan PDIP tidak masuk (kabinet) kemungkinan besar ada yaitu loyalis Joko Widodo. Karena kalau PDIP masuk kabinet, berarti ada upaya Presiden Prabowo perlahan-lahan mengamputasi tokoh-tokoh yang ada di kabinet, dan itu loyalis Joko Widodo sekarang,” jelasnya.

Dengan demikian, arah hubungan PDIP dan pemerintahan Prabowo masih bersifat cair. Meski sinyal kerja sama muncul dari berbagai pihak, keputusan akhir tetap berada di tangan Megawati, dengan mempertimbangkan posisi PDIP dalam konstelasi politik nasional pasca-Jokowi.