NASIONAL

DPR Minta Mentan Jelaskan Alasan Pertahankan Lumbung Pangan, Padahal Gagal Terus

Misal lumbung pangan di Kalimantan, banyak lahan yang penggunaannya salah lantaran tidak memperhatikan kondisi tanah yang merupakan gabut.

AUTHOR / Heru Haetami

EDITOR / R. Fadli

Lumbung Pangan
Lahan lumbung pangan di Pulang Pisau, Kalteng. (Foto: ANTARA/Makna Zaezar)

KBR, Jakarta - Sebagian kalangan anggota DPR bidang Pertanian mempertanyakan strategi pemerintah yang begitu berambisi mewujudkan swasembada pangan lewat lumbung pangan atau food estate.

Padahal, menurut Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Rokhmin Dahuri, dari seluruh periode pemerintahan yang menerapkan food estate, tidak ada yang berhasil.

"Bahwa history food estate di Indonesia itu sejak zaman Pak Harto sampai dengan Pak Jokowi terakhir itu semua failed, gagal. Jelaskan kepada kami apa yang membuat bapak bisa meyakinkan Pak Prabowo dan rakyat Indonesia, bahwa melalui pencetakan sawah, itu tidak akan gagal lagi. Karena ini pertaruhan kita sangat. Visi misi pak Prabowo bagus, karena pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa menurut Bung Karno. Jadi once ini gagal, sektor kita akan susah untuk bounce back, menyakinkan lagi menteri keuangan, presiden berikutnya dan petani kita," kata Rokhmin dalam rapat kerja dengan Mentan, (5/11/2024).

Rokhmin Dahuri juga mengungkapkan, misal lumbung pangan di Kalimantan, banyak lahan yang penggunaannya salah lantaran tidak memperhatikan kondisi tanah yang merupakan gambut.

Itu sebab, ia meminta pemerintah agar tak memaksakan pembukaan lahan yang tidak cocok untuk produksi pangan.

"Menurut IPB, lahan yang sesuai waktu itu hanya 100 hektare. Berdasarkan kedalaman gambut 1 meter. Itu clear secara scientific. Kalau untuk tanaman pangan nggak boleh kedalam gambut lebih dari 1 meter. Tapi pemerintah waktu itu memaksakan menjadi 1 juta hektare. Jadi saran saya jangan memaksakan lokasi lahan pangan tidak sesuai dengan suitibility landnya," katanya.

Selain itu, penentuan komoditas pangannya pun mesti diperhatikan. Dia bilang, berdasarkan pengalaman berbagai food estate, tidak ada komoditas pangan yang berhasil ditanam.

"Seperti di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara, boleh dibilang tidak ada komoditas yang berhasil." ucapnya.

Alih-alih mendorong cetak sawah lewat lumbung pangan, Rokhmin justru meminta pemerintah agar fokus meningkatkan kesejahteraan para petani.

"Kantong-kantong kemiskinan sampai sekarang masih terbenak di petani, nelayan, dan buruh. Dan itu problem struktural. Karena menurut data BPS, bahwa jumlah petani gurem terutama sawah itu masih sekitar 60 persen," ungkap Dahuri.

Baca juga:

Dalih Pemerintah Tetap Melanjutkan Lumbung Pangan, Meski Gagal

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!