HEADLINE

BPK: Laporan Keuangan RRI dan TVRI Termasuk yang Mengecewakan

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di hadapan kementerian dan lembaga."

AUTHOR / Rafik Maeilana

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Antara
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Antara

KBR, Bogor- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di hadapan kementerian dan lembaga. Dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini, terdapat 7 kementerian dan lembaga yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TDP) atau disclaimer. Dan dari ketujuh nama yang disebutkan Jokowi, LPP RRI dan LPP TVRI termasuk di dalamnya.

"Ketujuh lembaga itu pertama Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, LPP RRI, LPP TVRI dan Ombudsman RI," kata Jokowi saat membacakan hasil laporan BPK RI di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (05/06)

Jokowi mengatakan, hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI ini berdasarkan pemeriksaan dari bulan Januari hingga Desember 2014. Sehingga menurutnya hasil ini berdasarkan kinerja era pemerintahan dirinya dan presiden sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono. 

Dia menambahkan, pada tahun ini jumlah LKPP secara global sendiri mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini karena jumlah kementerian dan lembaga yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) turun, dari semula 65 sekarang menjadi 62 kementerian yang mendapatkan WTP.

"Ya oleh sebab itu saya meminta kepada setiap kementerian dan lembaga untuk memperbaiki empat poin yang menjadi catatan oleh BPK RI," jelasnya.

Editor: Dimas Rizky

  • Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
  • hasil laporan keuangan
  • jokowi baca hasil laporan keuangan
  • RRi dan TVRI mendapat opini TMP

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

  • Drs. endras WW, MM2 years ago

    TV RI dan Radio Republik Indonesia adalah bagian dari Pengguna Keuangan Negara hingga menjadi Obyek Pemeriksaan BPk RI. Di era digital Sinergi bisa dilakuakn di Atas maupun di bawah. Di bawah bisa dialkukan dengan interaksi dalam berbagai acara di RRI, Khususnya di RRI Kota Baru Yogyakarta. Selamat atas Opini yang sudah diberikan oleh BPk RI sebagai kesatuan Laporan Keuangan Pemeritah Pusat (LKPP). Menjadi Kunci Kami dan Nara Sumber RRI sebagai Saksi................Trimaaksh