B40 Diterapkan Mulai 2025, Pakar: Pemerintah Terlalu Agresif

"Tentu ini menjadi pertanyaan besar kita?"

AUTHOR / Shafira Aurel

-

EDITOR / Sindu

Selasa 19 November 2024 pukul 21.38 WIB

BacakanBagikan

KBR, Jakarta- Peneliti Tata Kelola Sawit dan Biodiesel, Wiko Saputra mengingatkan pemerintah tidak terburu-buru menerapkan Biodiesel B40 pada 1 Januari 2025. Sebab menurutnya, masih banyak hal yang harus disiapkan pemerintah. Salah satunya, terkait lahan dan skema produksi Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah.

"Jika per 1 Januari 2025 pemerintah mau menaikkan pencampuran dari 35 persen menjadi 40 persen, ini tentu terjadi percepatan dari roadmap tersebut. Artinya secara kebijakan pencampuran yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Biodiesel menjadi 40 persen di tahun 2025 ini, ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat agresif untuk melakukan kebijakan pencampuran tersebut. Tentu ini menjadi pertanyaan besar kita," ujar Wiko kepada KBR, Selasa (19/11).

Peneliti Tata Kelola Sawit dan Biodiesel, Wiko Saputra mendorong pemerintah mengkaji kembali secara mendalam wacana penerapan Biodiesel B40.

Perubahan Signifikan

Di lain pihak, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono menjelaskan, penerapan bahan bakar campuran atau biodiesel, khususnya B40, dapat memicu perubahan signifikan produksi kelapa sawit di tanah air.

Selain itu, penerapan B40 juga akan berdampak pada pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) untuk CPO. Penurunan penerimaan dari pungutan ini dapat mengancam keberlangsungan program biodiesel yang bergantung pada dana dari pungutan ekspor.

Sebelumnya, pemerintah berencana menerapkan Biodiesel B40 mulai 1 Januari 2025. Dalam rencana jangka panjang, pemerintah mengincar penerapan B50 hingga B100. Saat ini Indonesia masih menerapkan B35.

B40 adalah bahan bakar yang terdiri dari 60 persen solar dan 40 persen minyak nabati dari kelapa sawit.

Baca juga:

• Benarkah Program Biodiesel B35 Ikut Bikin Langka Minyakita?