BERITA

Anggaran Infrastruktur Rp3 Triliun untuk Maluku Utara Tak Bisa Dicairkan

"Provinsi Maluku Utara tidak bisa mencairkan anggaran yang dijanjikan pemerintah pusat senilai Rp3 triliun rupiah, karena tidak punya program dan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur."

Idhar Abdur Rahman

Anggaran Infrastruktur Rp3 Triliun untuk Maluku Utara Tak Bisa Dicairkan
Pembangunan jalan di Pulau Halmahera, Maluku Utara. (Foto: bappeda.haltimkab.go.id)

KBR, Ternate - Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak bisa mencairkan anggaran yang dijanjikan pemerintah pusat senilai Rp3 triliun rupiah, karena tidak punya program dan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur.

Akibatnya anggaran sebanyak itu kabarnya mengendap di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI dari Maluku Utara Basri Salama meminta pemerintah Provinsi Maluku segera menyiapkan program dan kegiatan pembangunan secara jelas pada tahun ini.


Tujuannya supaya anggaran senilai Rp3 triliun yang mengendap di BAPPENAS bisa segera terserap.


"Belum pernah ada kejadian dalam sejarah Maluku Utara ini seluruh kepala-kepala daerah bicara tentang kepentingan besar Maluku Utara dalam konteks rencana besar. Masing-masing berjalan dengan ego daerahnya masing-masing," kata Basri Salama, Rabu (6/1).


"Terkait dengan dana Rp 3 Triliun (yang dijanjikan pemerintah), kan seluruh program pemerintah pusat itu berbasis proposal. Kita tidak punya desain secara menyeluruh untuk disampaikan ke Bappenas," kata Basri.


Basri juga menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menolak menyerahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) milik pemerintah provinsi kepada para Anggota DPD RI asal Maluku Utara.


Basri mengatakan hal itu merupakan dampak dari kegaduhan di tingkat provinsi terkait mutasi jabatan.


Sementara itu Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengatakan sebagian dari janji pemerintah pusat soal percepatan pembangunan di Maluku Utara tahun lalu telah terealisasi, diantaranya pembangunan ruas jalan nasional di Pulau Halmahera untuk menghubungkan daerah-daerah yang selama puluhan tahun terisolir.


Program lain yang diklaim telah berhasil adalah pembangunan tol laut dengan dibangunnya pelabuhan untuk Kapal Pelni dan kontainer di Pelabuhan Babang Kabupaten Halmahera Selatan.


Sedangkan untuk pembangunan Kota Baru Sofifi, sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara, Kasuba optimis terealisasi pada tahun 2016 ini.


Editor: Agus Luqman

 

  • Maluku Utara
  • pembangunan infrastruktur
  • DPD
  • Anggaran Pembangunan
  • Halmahera
  • Bappenas

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!