Periode Pertama Jokowi, Luas Hutan Indonesia Berkurang 2,6 Juta Hektare

"Terjadi pengurangan luas hutan hampir di semua pulau di Indonesia. Luas hutan paling banyak berkurang adalah di Pulau Sumatera dan Kalimantan."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 27 Des 2019 16:06 WIB

Author

Adi Ahdiat

Periode Pertama Jokowi, Luas Hutan Indonesia Berkurang 2,6 Juta Hektare

Kawasan hutan yang gundul akibat penebangan kayu di Alinayin, Ciamis, Jawa Barat, Kamis (25/12/2019). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Di periode pertama pemerintahan Jokowi luas hutan Indonesia berkurang sekitar 2,6 juta hektare.

Kalau dibayangkan, area hutan yang hilang dalam lima tahun belakangan itu kira-kira setara dengan 40 kali lipat luas Kota Jakarta.

Angka-angka jelasnya terdapat dalam laporan Sistem Integrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2014-2018 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Jumat (27/12/2019).

"Luas tutupan hutan yang hilang di Indonesia dalam periode waktu 2014 sampai dengan 2018 berkurang sekitar 1,4 persen atau sebesar 2.685.012 hektare dalam kurun waktu lima tahun," tulis BPS dalam laporannya.

"Terjadi pengurangan luas hutan hampir di semua pulau di Indonesia. Luas hutan paling banyak berkurang adalah di Pulau Sumatera dan Kalimantan," ungkap BPS.


Lihat Juga: 10 Penyebab Deforestasi di Indonesia, Dari Sawit hingga Lapangan Golf


Luas Hutan Berkurang karena Banyak Faktor

Menurut BPS luas tutupan hutan Indonesia berkurang karena berbagai faktor, mulai dari peristiwa alam, penebangan hutan, kebakaran hutan, reklasifikasi lahan, sampai pertumbuhan penduduk.

"Jumlah penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan produk yang berbahan dasar kayu, yang berasal dari kayu hutan, sehingga menimbulkan tekanan terhadap hutan," tulis BPS.

"Peningkatan jumlah penduduk juga mengakibatkan meningkatnya permintaan konversi hutan untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, pemukiman penduduk, dan pembukaan jalan."

"Walaupun telah ada upaya untuk mengurangi laju deforestasi, namun hal ini dirasa belum mampu mengatasi masalah luas kawasan hutan yang semakin berkurang tiap tahunnya," tulis BPS lagi.

BPS lantas mendorong pemerintah agar tidak sekadar berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

"Penyajian angka Produk Domestik Bruto seharusnya diperluas dengan memperhitungkan penipisan ketersediaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan, agar mampu memberikan gambaran menyeluruh bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," jelas Kepala BPS Suhariyanto dalam laporannya.


Editor: Ardhi Rosyadi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

RS di Jalur Gaza Kewalahan Tampung Pasien Covid-19

Kabar Baru Jam 7

Kisah Pendamping Program Keluarga Harapan Edukasi Warga Cegah Stunting

Siapkah Sekolah Kembali Tatap Muka?

Eps8. Food Waste