Pelapor Lem Aibon Rp82 Miliar Kena Sanksi, Aliansi Transparansi Beri Dukungan

"Kalau sekarang William memulai keterbukaan lagi dan semuanya panik, itu menunjukkan ada upaya-upaya janggal, upaya-upaya yang korupsi APBD DKI Jakarta"

BERITA | NASIONAL

Rabu, 04 Des 2019 11:50 WIB

Author

Wahyu Setiawan

Pelapor Lem Aibon Rp82 Miliar Kena Sanksi, Aliansi Transparansi Beri Dukungan

Aliansi Masyarakat untuk Transparansi gelar aksi dukung William Aditya Sarana, Politikus PSI di gedung DPRD Jakarta, Rabu (04/12). (KBR/Wahyu)

KBR, Jakarta-  Puluhan orang dari Aliansi Masyarakat untuk Transparansi mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta guna memberi dukungan ke anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana. Anggota dewan termuda Jakarta itu sebelumnya dinyatakan melanggar kode etik karena mempublikasikan kejanggalan dalam Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ke akun media sosialnya.

Perwakilan massa, Azas Tigor Nainggolan, mendukung sikap William yang  berani mengungkap sejumlah rancangan anggaran janggal. Kata dia, jika tak diungkap, bisa jadi anggaran itu bakal dimanipulasi.

Lanjutnya, keberanian William juga rawan dibungkam oleh anggota dewan lain yang tak suka dengan sikap kritis semacam itu. Oleh sebab itu, ia ingin memberi penghargaan ke William sebagai simbol keterbukaan.

"Dukungan kepada William itu hanya simbol bahwa keterbukaan, transparansi itu adalah kewajiban anggota DPRD. Upaya membungkam William yang dilakukan oleh anggota DPRD yang lain sekarang ini adalah upaya membungkam sikap kritis. Jadi William itu simbol, simbol keterbukaan, simbol transparansi. Jadi kalau mau membungkam William berarti mau membungkam suara rakyat, berarti berhadapan dengan rakyat," kata Tigor di sela aksi, Rabu (4/11/2019).

Perwakilan massa, Azas Tigor Nainggolan, juga mendesak Pemprov DKI dan DPRD untuk terus membuka semua anggaran. Ia menuding, baik Pemprov maupun DPRD terkesan tertutup dalam proses penyusunan APBD ini.

Tigor lantas membandingkan era Gubernur Anies Baswedan dengan era sebelumnya yakni Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai lebih terbuka dalam penyusunan anggaran.

"(Mintanya) disiarkan di media sampai ke kampung-kampung. Pada zaman Pak Jokowi gubernur, APBD DKI Jakarta bisa kita akses lewat media online dan kita juga bisa akses di data kelurahan. Ada itu korannya ditempel di kelurahan dan sekarang ini sudah tidak ada gitu," kata dia.

"Kalau sekarang William memulai keterbukaan lagi dan semuanya panik, itu menunjukkan ada upaya-upaya janggal, upaya-upaya yang korupsi APBD DKI Jakarta oleh anggota DPRD DKI Jakarta dan aparat yang lainnya," tambahnya.

Saat ini, proses penyusunan anggaran sudah masuk tahap pandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD DKI tahun 2020. Setelah itu, Anies akan memberi tanggapannya atas pandangan fraksi.

Mulai besok, masing-masing komisi dijadwalkan akan melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap APBD ini. Adapun anggaran APBD sudah bisa diakses di https://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2020/.



Baca Juga: Anggaran Siluman, Politikus PSI: Tombolnya Hilang


Saya Tidak Gentar

William Aditya Sarana, selaku yang diberi sanksi, menyatakan putusan BK DPRD tidak akan menyurutkan semangatnya mengawasi anggaran pemerintah.

“Saya tidak gentar sedikitpun. Sekali saya tegaskan, tujuan saya adalah agar Pemprov DKI terbuka soal anggaran. Ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada putusan terhadap saya, yaitu hak publik Jakarta untuk mengetahui ke mana uang mereka digunakan," kata William dalam rilisnya, Jumat (29/11/2019).

"Hingga sekarang, Fraksi PSI masih menunggu data anggaran dibuka,” tuturnya lagi.

Menurut pantauan PSI, sampai saat ini dokumen anggaran 2020 belum juga ditampilkan di website resmi Pemprov DKI. Padahal, anggaran itu sudah disahkan di rapat paripurna DPRD pada Kamis lalu (28/11/2019).


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme