Jebol, Kuota Subsidi BBM 2019

Fanshurullah menyebut, tahun 2020 juga masih ada potensi jebolnya kuota subsidi BBM ini.

BERITA | NASIONAL

Senin, 30 Des 2019 18:19 WIB

Author

Astri Yuanasari

Jebol, Kuota Subsidi BBM 2019

Petugas mengisi BBM subsidi jenis solar untuk bahan bakar kapal nelayan di Aceh Barat. (Foto: Antara/Syifa Yulinnas)

KBR, Jakarta - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurullah Asa mengatakan, kuota subsidi BBM pada tahun ini telah melebihi alokasi yang ditentukan dalam APBN 2019. Katanya, pemerintah harus menanggung potensi kelebihan jebolnya kuota subsidi BBM itu hingga sebesar Rp3 triliun.

"Kuota BBM subsidi pada tahun 2019, ditetapkan 14,5 juta kiloliter (KL), melalui bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di komisi 7, dan oleh Banggar. Berdasarkan data verifikasi BPH migas, kuota ini sudah jebol, sudah kelebihan kuota, sampai kemarin kami hitung, 1,3 juta KL dan sampai 1,5 juta KL (kelebihannya). Artinya ini potensi kelebihan sekitar Rp3 triliun," kata Fanshurullah di Kantor BPH Migas Jakarta, Senin (30/12/2019).

Ia menambahkan, pada tahun 2020 juga masih ada potensi jebolnya kuota subsidi BBM. Pasalnya, pemerintah hanya menaikkan alokasi kuota subsidi pada APBN 2020 sebesar 800 ribu KL. Padahal, kata dia, tahun ini saja kuota tersebut telah jebol antara 1,3 hingga 1,5 juta KL.

Fanshurullah juga mengungkapkan, masih banyak penggunaan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Karena itu, kata dia, BPH Migas telah memberikan usulan kepada Kementerian ESDM untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Ini kami sampaikan didepan karena ada catatan-catatan kami bahwa permasalahan yang terjadi, masih banyaknya penyimpangan BBM bersubsidi, ini tidak tepat sasaran, tidak tepat volume, tidak sesuai dengan amanah baik UU Migas, termasuk dalam PP dan Perpres 191 tadi," imbuhnya.

Ia melanjutkan, konsumen pengguna BBM bersubsidi perlu ada penyesuaian, diantaranya kendaraan roda enam, dan kereta api umum barang tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Menurutnya, jika usulan ini dapat dilakukan, maka akan mengurangi potensi over kuota BBM bersubsidi. 

Editor: Fadli Gaper

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Menyoal Upaya Pemerintah Indonesia Antisipasi Penyebaran Corona Wuhan

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19