BERITA

Istana Tegaskan Indonesia Tak Akan Campuri Kasus Uighur

""Sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara. Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya.""

KBR, Jakarta- Istana Kepresidenan memastikan pemerintah Indonesia tak akan mencampuri dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada muslim suku Uighur di Tiongkok.

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut kasus Uighur tersebut sebagai urusan negara Tiongkok yang tak bisa dicampuri.

Ia menilai, masalah suku Uighur menjadi urusan dalam negeri Tiongkok, yang menurut standar hubungan internasional tak boleh dicampuri.

"Sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara. Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya. Jadi pemerintah Indonesia tidak ikut campur dalam urusan negara Tiongkok mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," kata Moeldoko di kantornya, Senin (23/12/2019).

Moeldoko enggan berkomentar banyak soal kasus Uighur di Xinjiang, Tiongkok.

Meski demikian, ia berkata, pemerintah Indonesia akan menghormati proses penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM muslim Uighur di Tiongkok.  

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Tiongkok membuka akses informasi terkait konflik kemanusiaan yang terjadi pada Muslim Uighur di kawasan Xinjiang, Tiongkok.

"Kita berharap semua pihak terbuka, lebih terbuka, termasuk (Pemerintah) Tiongkok. Tiongkok sudah memberikan alasannya bahwa kamp-kamp mereka bukan untuk indoktrinasi tapi semacam pelatihan. Maka kita minta nanti lebih terbuka," kata Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Sebelumnya, pemerintah China disebut menangkap dan memenjarakan ribuan umat muslim Uighur di Xinjiang. Pemerintah China juga disebut tak memberikan kebebasan beragama untuk muslim Uighur.

Editor: Ardhi Rosyadi 

• Uighur
• Moeldoko
• Maruf Amin