KBR, Penajam Paser Utara - Presiden Joko Widodo berencana membangun istana kepresidenan di puncak Bukit Sudharmono di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Jokowi mengatakan keberadaan istana kepresidenan tersebut akan berada pada kluster pemerintahan, termasuk gedung-gedung kementerian/lembaga.
Meski berada di puncak bukit, Jokowi meyakini istana kepresidenan dan kantor-kantor pemerintah lainnya tetap akan mudah diakses, setelah pembangunan jalan raya rampung.
"Tempatnya kira-kira yang kita lihat tadi di sana. Di situ, tempat paling tinggi, kemudian istananya juga di sekitar itu, kementerian-kementerian juga di sekitar tadi kita berhenti," kata Jokowi di kawasan Bukit Sudharmono, Selasa (17/12/2019).
"Apa tidak menyulitkan?" tanya wartawan.
"Justru ini kontur yang sangat bagus, bukan menyulitkan. Kalau arsitek atau urban planner diberi sebuah kawasan naik-turun bukit, pasti akan senang. Lihat saja nanti. Desainernya pasti akan senang sekali," jawab Jokowi.
Jokowi mengatakan, lokasi detail dan desain istana kepresidenan beserta gedung-gedung pemerintahan akan diserahkan pada arsitek dan ahli tata kota profesional.
Menurutnya, proses perencanaannya memerlukan waktu enam bulan, sehingga proyeknya bisa mulai dibangun pada pertengahan 2020. Bersamaan dengan pengerjaan istana dan gedung-gedung pemerintahan, proyek jalan raya juga akan berjalan.
Sejak Selasa hingga Rabu (17-18 Desember 2019) Presiden Jokowi meninjau Bukit Sudharmono yang akan menjadi kluster pemerintahan. Saat Jokowi tiba, Kecamatan Sepaku sedang hujan, sehingga jalanan tanah berubah menjadi lumpur yang licin.
Lahan tersebut merupakan kawasan bekas konsesi hutan tanaman industri (HTI) PT ICTI Hutani Manunggal, milik Sukanto Tanoto. Area bekas konsesi tersebut seluas 56 ribu hektar, yang akan menjadi bagian dari 256 ribu hektar lahan yang dicadangkan untuk kawasan ibu kota baru.
Editor: Agus Luqman
Istana Kepresidenan Akan Dibangun di Puncak Bukit Sudharmono
Meski berada di puncak bukit, Jokowi meyakini istana kepresidenan dan kantor-kantor pemerintah lainnya tetap akan mudah diakses, setelah pembangunan jalan rayanya rampung.
Presiden Joko Widodo dengan Gubernur Kaltim Isran Noor memantau lokasi ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (17/12/2019). (Foto: ANTARA/Akbar Nu
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Sunda Empire, Polisi Periksa 5 Saksi
"Di antaranya adalah saksi tempat digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire,"Eksepsi Ditolak, Kuasa Hukum Tapol Papua: Sudah Diduga Dari Awal
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf, Mendelegitimasi HAM
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.Yasonna: Saya Belum Tolol Untuk Rintangi Penyidikan
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.KKP: Thermo Scanner Belum Tentu Bisa Deteksi Virus Corona
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.Ketua KPK Evaluasi 366 Kasus Dugaan Korupsi, Akan Ada Kasus yang Dihentikan?
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."Mungkinkah Indonesia Bebas Kusta?
Kementerian Kesehatan punya target mengeliminasi kusta pada 2020. Tapi Indonesia masih memiliki 8 wilayah endemik kusta.Lokataru: Jokowi Suporter Koruptor
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."Menkes Fokuskan Pencegahan Virus Corona Wuhan di Bandara dan Pelabuhan
"Leading sector ya KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan), karena yang akan tahu mau dibawa kemana, RS rujukan yang sudah ditentukan di mana, untuk dilakukan SOP pemeriksaan secara ketat."DPR: Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Tak Penting
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."Ini Alasan Ketua KPK Belum Berhasil Tangkap Harun Masiku
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.Rommy Eks-Ketua PPP Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Ajukan Banding
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dubes Arab : Tambahan Kuota Haji Tunggu Proyek Perluasan di Arab Rampung
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besarMasih Angkat Honorer, KemenPAN-RB Akan Berikan Sanksi
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi manaKonflik Nduga Tak Kunjung Usai, Peneliti LIPI Duga Ada Kepentingan Bisnis
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."AJI: Upah Layak Jurnalis Rp8,7 Juta per Bulan
“Angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP (upah minimum provinsi) pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis."Akses Transportasi Ditutup karena Wabah Virus Corona, 98 Mahasiswa Tertahan di Wuhan
"Soalnya kan ini bukan wilayah kebijakan Indonesia, tapi ini kan kebijakan dari pemerintah daerah Wuhan untuk menutup," Wabah Virus Corona, Ini Pesan Mahasiswa Indonesia di Wuhan
"Itu yang membuat rasa kekhawatiran teman-teman itu meningkat,"Pagi ini, Jokowi Tinjau Kapal Selam Buatan PT PAL
Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membuat kapal selam.Virus Corona Wuhan, Kemenkes Sebut belum ada yang Tertular di Indonesia
"Kalau ada orang sakit di dalam, maka dia akan mendarat, mengeluarkan penumpangnya di tempatkan tersendiri,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18