Diajukan Pekan Ini, Jokowi Ingin Omnibus Perpajakan Rampung Tiga Bulan
"Banyak negara masuk ke resesi dan banyak negara menuju resesi. Kita tidak mau itu (resesi). kita dahului dengan ini (omnibus law), sehingga kita bisa cepat bergerak."

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) pemindahan ibu kota negara di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/12/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho G.
Jokowi pun langsung melobi Ketua DPR Puan Maharani agar segera mengesahkan omnibus law tersebut dalam waktu tiga bulan, saat bertemu dalam acara pembukaan musyawarah nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di Istana Negara.
Jokowi berkata, DPR harus membantunya merevisi dan menyederhanakan berbagai peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan perkembangan dunia.
"Bu Puan (Ketua DPR RI), ini 82 undang-undang. Mohon segera diselesaikan. Saya bisik-bisik, kalau bisa Bu, jangan lebih dari tiga bulan. Karena perubahan-perubahan dunia cepet banget. Banyak negara masuk ke resesi dan banyak negara menuju resesi. Kita enggak mau itu (resesi). kita dahului dengan ini (omnibus law), sehingga kita bisa cepat bergerak," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (16/12/2019).
Baca juga:
Omnibus Law Diajukan Bulan Ini, Jokowi Kembali Minta Dukungan Parpol
RUU Omnibus Perpajakan direncanakan memuat Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta UU Pemerintah Daerah.
Jokowi berkata, pemerintah ingin memberikan sejumlah insentif pajak, agar semakin banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya ke Indonesia.
Setelah omnibus perpajakan, Jokowi berkata, pemerintah juga akan mengajukan RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja pada Januari 2020, yang kemudian disusul RUU Omnibus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Misalnya pada omnibus Cipta Lapangan Kerja, akan ada 82 undang-undang yang direvisi sekaligus.
Jika diajukan satu per satu, menurut Jokowi, revisi 82 undang-undang tersebut bisa membutuhkan waktu 50 tahun, sedangkan dunia terus berubah dengan cepat.
Prolegnas Prioritas
RUU Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.
Wakil Ketua Baleg DPR, Rieke Diah Pitaloka mengatakan berdasarkan hasil penyusunan Prolegnas oleh panitia kerja, 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020.
"Kami sudah menyelesaikan panja penyusunan program legislasi nasional RUU 2020 hingga 2024 dan RUU prioritas tahun 2020. Dari kesepakatan musyawarah musfakat kami adalah sebanyak 247 RUU yang terdiri atas usulan DPR, Pemerintah, dan DPD. Sebanyak 50 merupakan RUU Prioritas," ucap Rieke Diah Pitaloka di Ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).
Editor: Ardhi Rosyadi
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Kasus Naik Dinkes Jakarta Minta Warga Disiplin Terapkan 3M
"Kita harus bekerja sama menekan laju penyebarannya,"
Temukan Bungkus CVR Tim SAR Terus Cari Memori Suara Kokpit
CVR adalah satu bagian dalam black box yang merekam percakapan antara pilot dan kopilot selama berada di kokpit. Saat ini, tim baru menemukan baterai dan casing dari kotak tersebut.
Paus Fransiskus Doakan Korban Gempa Sulbar dan Kecelakaan SJ-182
"Saudara, Saudari terkasih, saya ingin ungkapkan kedekatan saya dengan warga Sulawesi di Indonesia. Saya mendoakan mereka yang meninggal, yang luka-luka, dan juga yang kehilangan rumah atau pekerja."
PPKM Ini Alasan Pengusaha Hotel dan Restoran Minta Pemerintah Ringankan Aturan
"Pengaturan PSBB bagi hotel dan restoran mesti diperlunak seperti misalnya jam kerja dan prosedur operasi."
Vaksinasi Covid-19 Apindo Siap Bantu Distribusi
"Tentu kita akan coba cari informasi dan komunikasi dengan anggota. Karena anggota kan ada juga yang di bidang kesehatan."
Vaksin Covid-19 Sinovac Kemenkes Buka Peluang Distribusi Gandeng Swasta
"Kalau memang di daerah tidak bisa mengantisipasi hal tersebut ya tentunya kita harus membuat perencanaan untuk menggandeng pihak swasta,"
Gempa Sulbar BNPB 42 Meninggal
Sebanyak 34 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan delapan orang di Kabupaten Majane.
Tahun Ini PLN Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin Pertama di Jawa
"Kami melakukan estimasi dengan kapasitas 50,4 Megawat dengan PLTB itu. Satu turbinnya bisa menghasilkan 4 sampai 6 Megawat."
Distribus Vaksin Covid-19 Kemenkes Minta Daerah Pastikan Kesiapan Gudang Penyimpanan
"Setelah periode April kita akan memulai vaksinasi total kan 140 juta. Ya berarti jumlah vaksinnya jauh akan lebih banyak,"
Neraca Perdagangan RI Surplus 8 Kali Berturut-turut
Pada Desember 2020, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan beberapa negara yakni Amerika Serikat (AS), India sebesar dan Filipina.
Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Polri Serahkan Jenazah Korban kepada Keluarga
"Salah satu korban atas nama Okky Bisma dan pada hari ini keluarga telah sepakat hasil kerja dari Tim DVI untuk diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan,"
DPR Selain Pandemi Waspada Juga Bencana Alam Awal Tahun
"Kita harus memprioritaskan pada upaya mitigasi bencana untuk meningkatkan multi-hazard early warning system dan meningkatkan fungsi pengawasan. Juga hambatan lemahnya koordinasi."
Listyo Sigit Jadi Calon Tunggal Kapolri Jubir Wapres Keputusan Tepat
"Hendaknya semua pihak mendukung Keputusan Presiden itu. Harapannya, semua proses berjalan lancar. Sehingga suksesi kepemimpinan di Polri dapat berjalan dengan baik."
Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ182 DVI Identifikasi 2 Korban
"Pertama atas nama Indah Halimah Putri, lalu yang kedua atas nama Agus Minarni,"
Vaksin Covid-19 Sinovac ITAGI Imbau Masyarakat Tidak Khawatir
"Virus ini dimatikan tapi bersifat imunogenic sehingga dapat merangsang tubuh untuk membentuk antibodi. Dan vaksin ini (Sinovac, red) sudah berpengalaman lebih dari 70 tahun,"
Efikasi Vaksin Covid-19 Sinovac 65 Persen Guru Besar Farmasi UGM Bagus
"Di Bandung kan masyarakat umum yang dipakai bukan kelompok tenaga kesehatan yang risikonya tinggi. Sehingga angkanya bisa lebih rendah daripada misalnya di Turki,"
Vaksinasi Covid-19 IDI Minta Pemerintah Gencarkan Narasi Edukasi Bukan Sanksi
"Saya amat yakin bahwa hampir semua yang menolak itu kalau diajak ngobrol diberi penjelasan yang baik dan benar bahwa itu aman,"
Mulai Besok Jawa Barat Gelar Vaksinasi Covid-19 di 7 KabupatenKota
"Menolak vaksin sama dengan Anda membahayakan lingkungan sekitar, Anda menjadi sumber penyakit, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat dan negara,"
Ini Alasan Dewan Kehormatan Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI,"
Banyumas Tunda Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
“Banyumas yang rencananya vaksinasi akan mulai dilaksanakan pada 14 Januari 2021 ini, digeser menjadi pertengahan Februari tahun 2021 ini."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Vaksinasi Covid-19 dan Ancaman Hoaks
Kabar Baru Jam 7
Kebiri Kimia dan Perlindungan Anak dari Predator Seksual
Kabar Baru Jam 8
Upaya Mengangkat Pamor Produk Artisan Indonesia