Bertemu Tokoh Agama dan Adat di Kaltim, Jokowi Minta Dukungan Pemindahan Ibu Kota Negara

""Ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja, pindahnya sistem kerja kita, pindahnya pola pikir kita""

KBR,Balikpapan-    Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah tokoh adat dan tokoh agama Kalimantan Timur untuk meminta dukungan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara. Di depan para tokoh adat tersebut, Jokowi berbicara tentang rencana pemindahan ibu kota yang akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi untuk Kaltim.

Jokowi meyakinkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tersebut telah melewati penghitungan matang.

"Ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja, pindahnya sistem kerja kita, pindahnya pola pikir kita, ya semuanya. Dengan kepindahan ini saya sudah sampaikan kepada menteri agar kita instal...," kata Jokowi di Restoran De Bandar, Balikpapan, Selasa (17/12/2019).

Pertemuan Jokowi dengan tokoh adat berlangsung secara tertutup. Jokowi juga didampingi Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sore ini, Jokowi akan mengunjungi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk meninjau kawasan calon ibu kota baru. Dalam pembangunan kawasan ibu kota negara tersebut, Jokowi ingin ekonomi bisa semakin berputar di Kalimantan Timur, karena pemindahan ibu kota negara bukan sekadar pindah lokasi kerja, tapi juga sistem kerja dan basis ekonomi.

Jokowi berkata, pemerintah juga akan memastikan kawasan ibu kota negara yang baru tidak akan sepi dan mahal untuk masyarakat. 

Pemerintah merencanakan kawasan ibu kota baru akan berjalan dengan sistem provinsi otonom yang dipimpin oleh seorang manajer kota. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Manoarfa mengatakan, provinsi otonom akan mulai aktif setelah proses pembangunan ibu kota baru yang dikerjakan badan otorita rampung.

Suharso tak menjelaskan kawasan ibu kota baru tersebut akan tetap berada di Kalimantan Timur atau dimekarkan menjadi provinsi baru.

"Di dalam 256 ribu hektare itu ada yang sekitar 56 ribu hektare adalah kawasan khusus yang tidak masuk di dalam daerah otonomi pemerintahan, yang nanti akan diurus oleh seorang city manager," kata Suharso di kantor presiden, Senin (16/12/2019).

Editor: Rony Sitanggang

• ibu kota baru
• penajam paser utara
• Presiden Jokowi