KBR, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan soal gugatan UU KPK pada awal Januari 2020.
MK telah menjadwalkan sidang uji materiil UU KPK yang diajukan Jovi Andrea Bachtiar dkk. pada Rabu mendatang (8/1/2019).
Jovi Andrea dkk menilai Dewan Pengawas KPK berpotensi mengganggu proses peradilan terhadap pelaku korupsi. Karenanya, tim Jovi meminta UU KPK baru dibatalkan.
Di hari yang sama (8/1/2019), MK juga akan menggelar sidang uji formil UU KPK yang diajukan eks Pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Laode M. Syarif, Saut Situmorang dan para tokoh lain.
Agus Rahardjo dkk. menilai UU KPK hasil revisi cacat secara prosedur, lantaran rapat pengesahannya hanya dihadiri sedikit Anggota DPR.
Mereka juga menilai pembahasan UU KPK tidak melewati proses perencanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), melanggar asas-asas pembentukan perundang-undangan, pembahasannya tidak partisipatif, serta tidak didasari naskah akademik yang memadai.
Dengan berbagai pertimbangan itu, tim kuasa hukum Agus Rahardjo dkk. meminta MK agar membatalkan UU KPK hasil revisi.
Berita Terkait:
- Sidang Pengesahan di DPR Minim Anggota, Formappi: Itu Bisa Batalkan UU KPK
- Laode: UU KPK Baru Bertentangan dengan Konvensi Antikorupsi PBB
Editor: Agus Luqman
"Kita surati aja. (Kapan mau nyuratin?) Secepatnya,” 
"Tidak ada dibuat-buat laporan Kemlu, saya malah jadi senang bahwa itu bukti bahwa mereka itu tetap sehat di tengah yang lain sakit kita tetap sehat," 
"Polri didukung penuh oleh teman-teman TNI untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak, PON 20 di Papua, serta seluruh program pembangunan yang dicanangkan pemerintah."
"Dua masih dilakukan pemeriksaan mudah-mudahan besok sudah ada hasilnya. Ingat ya aku ngomongin people under observation bukan Novel Corona," 
"Di antaranya adalah saksi tempat digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire,"
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."
Kementerian Kesehatan punya target mengeliminasi kusta pada 2020. Tapi Indonesia masih memiliki 8 wilayah endemik kusta.
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besar
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi mana
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."
“Angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP (upah minimum provinsi) pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis."