Istana Abaikan Surat Terbuka TPNBP

Siapa pun yang mengatakan seperti itu, menyatakan tidak butuh rakyatnya disejahterakan, itu semakin menunjukkan mereka tidak ingin masyarakat papua semakin sejahtera

BERITA , NASIONAL

Rabu, 12 Des 2018 15:36 WIB

Author

Dian Kurniati

Istana Abaikan Surat Terbuka TPNBP

Ilustrasi budaya Papua. (Foto: Antara/Gusti Tanati)

KBR, Jakarta - Pemerintah memilih tidak berkomentar dengan adanya surat terbuka dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Surat itu menginginkan referendum kemerdekaan Papua, bukan pembangunan infrastruktur di Papua.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan sebagian besar masyarakat Papua.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengetahui isi surat terbuka tersebut, dan tak ambil pusing dengan keinginan TPNPB tersebut.

Bahkan, kata Pramono, Presiden meragukan apakah surat tersebut benar-benar dibuat oleh warga Papua atau hanya keinginan kelompok tertentu. Pramono juga menuding pengirim surat terbuka itu tidak menginginkan masyarakat Papua sejahtera.

"Yang butuh infrastruktur adalah rakyat Papua, karena bagaimana pun kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama bagi masyarakat Papua sangat diperlukan. Kalau demikian, katakanlah siapa pun yang mengatakan seperti itu, menyatakan tidak butuh rakyatnya disejahterakan, itu semakin menunjukkan mereka tidak ingin masyarakat Papua semakin sejahtera," kata Pramono di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/12/2018). 

Apakah Presiden sudah mengetahui isi surat terbuka itu?

"Sudah tahu tapi kita tidak terlalu ini, karena kita tidak tahu siapa orangnya, dan sekarang ini bisa siapa saja yang menulis," jawab Pramono.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklaim, pembangunan infrastruktur adalah salah satu cara menyejahterakan masyarakat Papua. Ia mencontohkan, proyek Trans Papua sepanjang 4.600 kilometer akan menurunkan biaya logistik di Papua yang selama ini mahal.   

Baca: Tak Mau Dialog, TPNPB Tawarkan Perundingan Segitiga dengan Pemerintah  

Pada surat terbuka yang beredar, tercantum kop Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan ditujukan pada Presiden Joko Widodo.

Surat tertanggal 10 Desember 2018 itu berisi penegasan bahwa rakyat Papua menginginkan hak politik penentuan nasib sendiri (self determination) dan ingin pisah dari Indonesia untuk merdeka dan berdaulat dari penjajah Indonesia. 

Pramono Anung menambahkan, surat tersebut juga menyebut pembangunan infrastruktur bukanlah tujuan rakyat Papua. 

Baca juga:

Editor: Kurniati
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Eps.2: Kuliah di UK, Cerita dari Rizki Putri Part 2

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17