Divestasi 51 Persen Saham Dilunasi, Ini Janji Freeport ke Indonesia

"Untuk hal yang berkaitan dengan lingkungan, yang berkaitan dengan smelter, semuanya telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplit, dan tinggal bekerja saja"

BERITA , NASIONAL

Jumat, 21 Des 2018 20:05 WIB

Author

Dian Kurniati

Divestasi 51 Persen Saham Dilunasi, Ini Janji Freeport ke Indonesia

Ilustrasi pertambangan PT Freeport di Papua. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Pemerintah telah menyelesaikan transaksi senilai USD3,85 miliar, atau  sekitar Rp56 triliun terkait divestasi 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyebut, pelunasan divestasi PT Freeport Indonesia ini menjadi momen bersejarah, sejak 45 tahun Freeport beroperasi di Indonesia, atau sejak 1973.

"Bahwa nantinya income pendapatan, tentu saja akan lebih besar, lebih baik. Dan inilah kita tunggu. Untuk hal yang berkaitan dengan lingkungan, yang berkaitan dengan smelter, semuanya telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplit, dan tinggal bekerja saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (21/12/2018).

Jokowi mengatakan, divestasi saham Freeport tersebut akan mendatangkan banyak keuntungan untuk Indonesia, dan membawa kemakmuran untuk masyarakat.

Bekas Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan, penerimaan tersebut berasal dari pajak, non-pajak, maupun royalti.

Jokowi juga memastikan masyarakat lokal di Papua juga akan menikmati divestasi tersebut, melalui pembagian 10 persen saham, dan penerimaan pajak daerahnya.

Jokowi menambahkan, semua urusan terkait divestasi juga telah selesai, misalnya kesepakatan menanggung dampak lingkungan maupun membangun lokasi pemurnian atau smelter. Sehingga, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai perwakilan negara, bisa langsung bekerja mengelola tambang bersama Freeport.

Sementara itu, CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson berjanji memaksimalkan produksi tambang PT Freeport Indonesia di Graberg, pasca-pelunasan divestasi oleh PT Inalum.

Richard mengatakan, perusahaannya akan mempercepat transisi pengoperasian tambang, dari yang semula di tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah.

Menurutnya, pengembangan tambang tersebut adalah janjinya pada pemerintah Indonesia setelah Freeport mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) permanen, mulai hari ini.

"Langkah selanjutnya adalah PT Freeport Indonesia di Grasberg sedang dalam masa transisi, dari tambang terbuka yang kami operasikan sejak tahun 1990, tapi kami sekarang berubah menjadi penambangan bawah tanah terbesar di dunia. Jadi itu investasi yang sangat besar, kami akan menghabiskan USD 20 miliar, untuk operasi sampai 2041," kata Richard di lokasi yang sama.

Richard lantas berjanji pada Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan pembangunan smelter dalam waktu lima tahun. Menurut Richard, perusahaannya juga akan memberi berbagai keuntungan untuk masyarakat Indonesia, seperti menciptakan banyak lapangan kerja.

Ia juga memastikan perusahaannya menyelesaikan semua tanggung jawab lingkungan dari dampak pengoperasian tambang.

Richard mengaku senang dan berterima kasih karena pemerintah Indonesia mendukung pengoperasian tambangnya, dengan memberikan izin hingga 2041.

"Pemberian IUPK permanen untuk Freeport sangat penting, sebagai kepastian dalam hal operasi maupun fiskal," pungkasnya.

Baca juga:


Editor: Kurniati

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.