Bertemu Jokowi, Satpam Curhat Sertifikasi dari Polisi Bayar Rp10 Juta

"Nanti akan saya pelajari. Rp5 sampai Rp10 juta? Mahal kalau itu."

BERITA , NASIONAL

Rabu, 12 Des 2018 12:45 WIB

Author

Dian Kurniati

Bertemu Jokowi, Satpam Curhat  Sertifikasi dari Polisi Bayar  Rp10 Juta

Presiden Joko Widodo bersama Satpam, Rabu (12/12/18). (Foto: Setkab)

KBR, Jakarta- Ratusan petugas satuan pengamanan (satpam) mengeluhkan kepada Presiden Joko Widodo soal biaya sertifikasi profesi yang mencapai Rp10 juta. Seorang pengurus manajemen satpam, Ilal Dwi mengatakan, dana tersebut harus disetorkan satpam agar mendapat sertifikasi profesi dari kepolisian.

Menanggapi curahatan tersebut, Jokowi mengatakan biaya Rp10 juta memang mahal dan berjanji segera mengevaluasinya.

"Biaya untuk sertifikasi profesi security masih mahal di Indonesia," kata Ilal di Istana Negara, Rabu (12/12/2018).

"Biaya sertifikasi? Berapa itu?" Tanya Jokowi.

"Rata-rata di sini Rp5 sampai Rp10."

"Rp5 sampai Rp10 apa?"

"Juta, Pak"

"Carinya sertifikasi itu ke mana?"

"Sertifikasinya dikeluarkan oleh kepolisian."

"Kepolisian? Oke tinggi sekali. Belum mengerti saya. Nanti akan saya pelajari. Rp5 sampai Rp10 juta? Mahal kalau itu."

Biaya sertifikasi tersebut adalah syarat satpam layak dipekerjakan dan disalurkan oleh manajemen penyalur. Biaya tersebut dibayarkan kepada kepolisian, dan tergolong sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jokowi pun menilai ongkos sertifikasi itu sangat mahal, dan berjanji segera mempelajarinya bersama Kapolri dan Menteri Keuangan.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.