Share This

Suap Bakamla, Laksma Bambang Divonis 4 Tahun Penjara

Bambang juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta dan dipecat dari dinas militer Angkatan Laut.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 20 Des 2017 20:27 WIB

Foto: creative commons

KBR, Jakarta- Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara kepada Laksma TNI Bambang Udoyo. Ketua Majelis Hakim, Dedi Suryanto mengatakan, Bambang terbukti melakukan korupsi dalam pengadaaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada 2016. 

Bambang juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta dan dipecat dari dinas militer Angkatan Laut.

"Menyatakan terdakwa Bambang Udoyo terbukti sah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Dedi Suryanto membacakan dakwaan di Ruang Sidang Utama. 

Menanggapi putusan ini, Kuasa Hukum Bambang Udoyo, Yanto Suryanto masih pikir-pikir untuk melakukan banding.

"Setelah diputus itu kan hak kita sebagai terdakwa apakah pikir-pikir atau menolak. Sudah kami lakukan komunikasi dengan klien kami (Bambang) apakah mengajukan banding atau menerima. Dalam proses tujuh hari itu kami akan bicarakan dengan keluarga," ujarnya. 

Bambang Udoyo didakwa menerima suap sebesar 105 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 1 miliar dari PT Melati Technofo. Suap diberikan sebagai hadiah karena telah memenangkan lelang proyek pengadaan satelit monitoring Bakamla. 

Editor: Sasmito

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.