Share This

Pemerintah Pastikan Pertemuan Besar IMF-World Bank 2018 Tetap Digelar di Bali

Pertemuan IMF-World Bank 2018 rencananya diikuti 17 ribu orang, termasuk menteri keuangan dari sejumlah negara.

BERITA , NASIONAL

Jumat, 22 Des 2017 18:42 WIB

Author

Yulius Martony

Pemerintah Pastikan Pertemuan Besar IMF-World Bank 2018 Tetap Digelar di Bali

Menko Perekonomian Luhut Panjaitan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Agus Marto mengunjungi pos pengamatan gunung api di Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat (22/12/2017). (Foto: KBR/Yulius Martoni)

KBR, Karang Asem - Pemerintah memastikan pertemuan IMF-World Bank pada Oktober 2018 tetap akan dilaksanakan di Bali, meski saat ini Gunung Agung di Kabupaten Karangasem tengah 'batuk-batuk'.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah sudah menghitung semua kemungkinan paling buruk terkait erupsi Gunung Agung. Misalnya, jika Gunung Agung kembali meletus pemerintah juga sudah mempunyai alternatif dengan lapangan terbang di Banyuwangi yang menjadi alternatif. Begitu juga lapangan terbang di Surabaya. 

"Presiden sudah memerintahkan semua kegiatan yang sudah direncanakan di Bali tidak boleh diubah dan biarkan berjalan. Pemerintah juga sudah memberikan penjelasan kepada kedutaan-kedutaan dan membuat surat edaran mengenai keadaan Gunung Agung," kata Luhut Panjaitan, di Karangasem, Bali, Jumat (22/12/2017).

Pertemuan IMF-World Bank 2018 rencananya diikuti 17 ribu orang, termasuk menteri keuangan dari sejumlah negara. 

"Ibu Sri Mulyani juga sudah berkomunikasi dengan IMF dan World Bank bahwa disini tidak ada masalah. Semua rencana waktu kami persiapan Annual Meeting IMF World Bank sesuai dengan rencana, tidak ada perubahan sama sekali. Seperti anda lihat, pembuatan lingkaran underpass dekat airport sudah 20 persen dan akan selesai tahun depan," kata Luhut.

Ia juga meminta agar masyarakat pariwisata Indonesia dan internasional tidak khawatir terhadap erupsi Gunung Agung. 

Baca juga:

Rapat terbatas 

Hari ini, sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Gubenur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo menyaksikan Gunung Agung dari Pos Pantau Kecamatan Rendang, Karang Asem. 

Kehadiran para menteri ke Bali itu untuk mengikuti rapat kabinet terbatas, yang akan digelar di Werdha Pura, Sanur, Denpasar, Bali, pada Jumat malam. Lokasinya berjarak sekitar 72 kilometer dari Kabupaten Karangasem tempat beradanya Gunung Agung.

Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet terbatas di Bali, salah satunya untuk membahas kondisi terkait Gunung Agung. Pemerintah bermaksud meyakinkan publik dunia mengenai keamanan wilayah Bali di tengah erupsi Gunung Agung. 

Pemerintah ingin memastikan wilayah Bali tetap aman dikunjungi, termasuk di libur akhir tahun ini. Pada bulan lalu otoritas pemantau gunung api Indonesia menaikkan status bahaya Gunung Agung ke level tertinggi, yaitu level IV atau status Awas, dan memperluas zona bahaya di radius 10 kilometer dari puncak Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali. 

Sebelum mengikuti sidang kabinet, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir dan ragu jika ingin berlibur di Pulau Bali, karena Bali sangat aman untuk dikunjungi. Langkah sidang kabinet di Bali itu dilakukan menyusul turunnya jumlah wisatawan ke Bali pada akhir tahun ini. 

Menteri Pariwisata Arief Yahya sebelumnya mengatakan diperkirakan Indonesia kehilangan potensi Rp15 triliun rupiah dan sekitar 1 juta turis karena bencana letusan gunung api.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.