Share This

Kepala Bappenas Ingatkan Pemprov DKI: 2030 Jakarta Terancam Tenggelam

Resiko banjir di Jakarta meningkat antara lain karena turunnya permukaan tanah di Jakarta sekitar 7 centimeter per tahun. Terutama di 3 titik kritis yaitu Muara Kamal, Pluit dan Kali Baru.

BERITA , NASIONAL

Jumat, 08 Des 2017 13:51 WIB

Kepala Bappenas Ingatkan Pemprov DKI: 2030 Jakarta Terancam Tenggelam

Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017). (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari)

KBR, Jakarta - Penurunan tanah yang terus terjadi di wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Utara, mengancam penduduk Jakarta ke depan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan jika tidak ada upaya antisipasi apapun maka wilayah Jakarta bakal tenggelam pada 2030 mendatang, atau sekitar 12 tahun lagi.

Peringatan itu disampaikan Bambang ketika meninjau proyek tanggul pengamanan pantai tahap 2 bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di kawasan Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara. 

Bambang mengatakan, resiko banjir di Jakarta meningkat salah satunya karena permukaan tanah di Jakarta setiap tahun mengalami penurunan sekitar 7 centimeter. Bahkan di tiga titik kritis Jakarta, yaitu Muara Kamal, Pluit dan Kali Baru penurunan permukaan tanah mencapai 12 centimeter per tahun. 

Penurunan permukaan tanah terutama disebabkan karena penyedotan air tanah secara berlebihan.

"Kalau hingga tahun 2030 kita tidak melakukan apa-apa maka Jakarta akan kena banjir dari dua arah. Kalau yang laut masuk, hampir seluruh Jakarta Utara akan terkena banjir. Sementara daerah Jakarta yang lebih ke selatan akan terkena dampak banjir dari gunung atau sungai. Sehingga kita bisa bayangkan Jakarta akan seperti apa kalau tidak lalukan pertahanan dari sekarang," kata Bambang di Cilincing Jakarta Utara, Jumat (8/12/17).

Baca juga:

Bambang mengatakan untuk menyelamatkan Jakarta dari bahaya banjir besar tak cukup hanya dengan membangun tanggul pantai. Sebab, penurunan permukaan tanah tak bisa diatasi dengan tanggul pengaman pantai. Ia mencontohkan peristiwa banjir rob di Muara Baru pada beberapa waktu lalu.

"Meskipun tanggulnya sudah cukup tinggi, kira-kira 2,4 meter tapi ternyata tinggi air lautnya 2,5 meter. Sehingga meskipun sudah ada tanggul airnya tetap masuk," kata Bambang.

Bambang Brodjonegoro menambahkan pembangunan tanggul pengamanan pantai di kawasan utara Jakarta hanya sistem pertahanan jangka pendek. Ia menegaskan perlu ada penyediaan alternatif air tanah dan pengolahan air limbah agar penurunan permukaan tanah di Jakarta tak terus terjadi.

"Jadi solusinya adalah memperlambat penurunan muka tanah dengan investasi penyediaan air bersih di Jakarta," kata Bambang.

Pada 2013 lalu, penelit Geoteknologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Robert Delinom menyebut wilayah Jakarta Barat mengalami penurunan tanah sangat cepat. 

Robert Delinom mengatakan hal tersebut dipicu maraknya pendirian hotel, dan pusat perbelanjaan yang di bangun di wilayah tersebut. Berdasarkan penelitian LIPI pada 2000-2005, wilayah Jakarta Barat mengalami penurunan tanah 10 - 15 cm.

Penurunan muka tanah Jakarta diperkirakan makin meluas menyusul pembangunan bangunan yang makin marak. Penurunan muka tanah menjadi pemicu banjir di Jakarta selain adanya perubahan tutupan lahan, kondisi geologi, dan perubahan iklim global.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.