Share This

Fadli Zon jadi Plt Ketua DPR

"Jika masa sidang Golkar berikutnya tidak kunjung menetapkan ketua definitif maka posisi Plt tetap akan saya pegang,"

BERITA , NASIONAL

Senin, 11 Des 2017 22:12 WIB

Ilustrasi: Wakil Ketua DPR saat memberi ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui media sosial. (Sumber: Twitter)

KBR, Jakarta-   Dewan Perwakilan Rakyat menunjuk Fadli Zon menjadi Plt Ketua DPR RI, menggantikan Setya Novanto yang menggundurkan diri karena terjerat kasus korupsi E-KTP. Kataq dia, penunjukan berdasarkan pasal 87 undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), bahwa jika salah satu pimpinan berhenti, maka posisinya harus digantikan sementara oleh pimpinan lain yang ditunjuk.

"Sesuai fraksi ini saya akan menjalankan tugas Plt ketua sampai dengan adanya ketua atau pimpinan yang definitif.Nanti tentu saja akan diajukan oleh partai Golkar melalui fraksi Golkar, pada waktu yang ditetapkan, mungkin setelah reses berakhir yakni pada masa sidang yang akan datang pada 9 Janiari 2018," ujar Fadli kepada wartawan di gedung DPR, Senin (11/12/2017).

Fadli juga menambahkan apa bila nanti Golkar tidak kunjung menentukan siapa ketua umum pengganti atau definitif yang diajukan, maka posisi ketua umum akan tetap dijabat olehnya sebagai Plt.

"Jika masa sidang Golkar berikutnya tidak kunjung menetapkan ketua definitif maka posisi Plt tetap akan saya pegang," ujar Fadli.

Sebelumnya posisi pengganti yang telah ditunjuk oleh Novanto mendapat penolakan cukup keras dari beberapa internal partai   Golkar. Penunjukan dinilai   tidak sesuai aturan organisasi.

Editor: Rony Sitanggang
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.