Share This

Dialog Jakarta-Papua Diminta Libatkan Perwakilan Seluruh Kabupaten/Kota

Perancangan teknis dialog Jakarta-Papua akan dimulai Januari 2018

BERITA , NASIONAL

Jumat, 15 Des 2017 19:06 WIB

Dialog Jakarta-Papua Diminta Libatkan Perwakilan Seluruh Kabupaten/Kota

Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Papua. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Pemerintah diminta melibatkan seluruh perwakilan warga Papua yang tersebar di 30 kabupaten dan kota dalam gelaran dialog damai Jakarta-Papua. Konsep soal dialog itu akan mulai dibahas Januari 2018.

Menurut Ketua Pemuda Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Papua, Yunus Galumbuh, persoalan HAM di Papua bisa menjadi satu isu strategis. Sebab, kata dia, pemerintah pusat kerap menganggap isu pelanggaran HAM di Papua sebagai kebohongan.

"Yang sekarang terjadi di Papua, yang isu pelanggaran HAM ini sudah diperhatikan internasional. Bagaimana pemerintah Indonesia mengatakan itu tipu-tipu, tetapi fakta di lapangan itu benar. Bagaimana, sekarang harapan gereja,  Indonesia menyelesaikan dan menjelaskan itu untuk semua publik internasional maupun nasional. Bagaimana pembunuhan yang sampai sekarang belum diungkap? Dialog Indonesia-Papua, nanti kita akan melihat, apakah itu fakta atau seperti apa," kata Yunus kepada KBR,  Jumat (15/12/2017).

Ketua GIDI Yunus Galumbuh menambahkan persoalan pembangunan infrastruktur juga perlu menjadi pembahasan. Ia mengatakan pembangunan di Papua selama ini hanya dinikmati pejabat dan warga luar Papua.

Baca juga:

Dirancang Awal 2018
Rancangan dialog Jakarta-Papua yang dimandatkan Presiden Joko Widodo kepada Jaringan Damai Papua akan dimulai pada Januari tahun depan. Dialog tersebut bertujuan menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di Bumi Cendrawasih. Semisal pendidikan, kesehatan, sosial-politik, dan kekerasan.

Koordinator Jaringan Damai Papua, Neles Tebay, mengatakan hingga saat ini pihaknya sedang dalam tahap persiapan seperti menggodok konsep dialog dan menentukan sasaran peserta dialog.

Dialog Jakarta-Papua di masa pemerintahan Joko Widodo ini sudah diwacanakan sejak Agustus lalu. Ketika itu Presiden mengundang sejumlah tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dan pengacara HAM ke Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyebut mengetahui persoalan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua. Ia pun berjanji bakal menuntaskannya dengan pendekatan berbeda. (Apa yang terjadi di Istana saat itu, bisa dibaca lewat artikel Dialog 'Melenceng' Jakarta-Papua)

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.