Share This

Dewan Adat Papua: Gunakan Militer, Jokowi Gagal Raih Kepercayaan Warga Papua

Proyek infrastrur yang dibangun pemerintah justru menarik lebih banyak migrasi orang dari luar masuk ke Papua. Hal itu menyebabkan masyarakat Papua makin terpinggirkan.

BERITA , NASIONAL

Jumat, 01 Des 2017 19:02 WIB

Author

Ninik Yuniati

Dewan Adat Papua: Gunakan Militer, Jokowi Gagal Raih Kepercayaan Warga Papua

Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP) Leonard Imbiri. (Foto: Frengky M/Creative Commons/CC-BY-SA)

KBR, Jakarta - Dewan Adat Papua (DAP) mengkritik pendekatan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi permasalah di Provinsi Papua, karena selama ini kental mengedepankan pendekatan militer.

Sekretaris Dewan Adat Papua, Leonard Imbiri mengatakan selama ini kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih banyak menggunakan pendekatan militer atau melalui kekuasaan TNI/Polri, ketimbang dialog dalam mengatasi permasalahan di Papua. 

Hal itu, menurut Leonard Imbiri, membuat Presiden Joko Widodo gagal meraih kepercayaan dari masyarakat Papua. Menurut Leonard, itu terlihat dari masih besarnya keinginan warga Papua agar Papua merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia.

Leonard mengatakan pembangunan yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui berbagai program infrastruktur tidak banyak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat adat. 

Proyek-proyek yang ada, kata Leonard, justru menarik lebih banyak migrasi orang luar ke Papua. Hal itu menyebabkan masyarakat Papua makin terpinggirkan dalam hak maupun kepemilikan aset.

"Kebijakan pembangunan itu untuk siapa? Apakah untuk Papua atau untuk siapa? Realitas hari ini masyarakat adat Papua masih terus termarjinalisasi. Pembunuhan masih terjadi, operasi militer dilakukan atas nama keamanan negara yang tidak jelas," kata Leonard Imbiri ketika dihubungi KBR, Jumat (1/12/2017).

Baca juga:

Elite tidak satu suara

Leonard dihubungi terkait dengan banyaknya aksi yang terang-terangan menginginkan Papua merdeka, termasuk pada 1 Desember 2017 untuk memperingati deklarasi kemerdekaan Papua Barat.

"Saya pikir kemauan Presiden Jokowi untuk pembangunan Papua itu tulus. Tetapi bahwa sampai hari ini, realisasi kemauannya itu belum sepenuhnya atau belum dapat menyentuh kebutuhan dan keinginan masyarakat adat Papua," kata Leonard.

Leonard menilai para elite di Jakarta tidak serius untuk menyelesaikan masalah Papua melalui jalur dialog. Bahkan, Leonard berpendapat, elit di Jakarta belum satu suara tentang bagaimana membangun Papua.

"Saya khawatir sampai hari ini elite di Jakarta baik aparat sipil,  kepolisian, aparat militer belum mempunyai konsensus tentang bagaimana menyelesaikan Papua. Ada yang setuju duduk bicara, tapi ada yang masih setuju bahwa tidak bisa dialog. 'Nanti kalau bicara, mereka minta merdeka, jadi harus dijaga dengan keamanan,' kira-kira begitu," kata Leonard.

Leonard juga ragu dengan kebijakan dialog sektoral Jakarta-Papua yang digagas pemerintah pusat, saat ada pertemuan antara Presiden Jokowi dan tokoh adat Papua pada pertengahan Agustus 2017 lalu. 

Saat itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto ditugaskan untuk melaksanakan dialog. Namun, hingga saat ini, Leonard belum pernah mendengar tindak lanjut yang serius dari kebijakan tersebut.

"Saya belum baca satu dokumen pun yang secara legal menyatakan posisi---misalnya---Pak Wiranto, tentang keinginan dialog itu. Jadi saya khawatir ini hanya kemudian muncul menjadi wacana penyegar bibir. Kemudian dia sekali lagi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat yang terus menerus kepada pemerintah," tuturnya.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.