Share This

Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto 'Clear and Clean'? Ini Catatan LSM Imparsial

Hadi Tjahjanto sebagai Pangima TNI nanti harus bersikap netral dan tidak boleh berpolitik, juga tidak boleh mengeluarkan statemen atau pernyataan yang bernuansa politik untuk manuver politik.

, BERITA , NASIONAL

Selasa, 05 Des 2017 11:15 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat mengikuti upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibatan Jakarta, Jumat (10/11/2017). (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean)

KBR, Jakarta - LSM hak asasi manusia Imparsial menilai sejauh ini calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto tidak memiliki masalah dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. 

Meski begitu, Direktur LSM Imparsial Al Araf meminta agar DPR mencari masukan dan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun Komnas HAM untuk menyelidiki latar belakang Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. 

Dengan begitu, calon pengganti Panglima TNI Gatot Nurmantyo itu bisa dinyatakan benar-benar bersih (clear and clean) dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

"Sejauh pengamatan kami, Pak Hadi tidak memiliki persoalan terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Tetapi menurut saya penting buat DPR meminta pertimbangan dari KPK dan Komnas HAM agar rekam jejak terkait isu-isu korupsi dan pelanggaran HAM bisa terlacak begitu," kata Al-Araf, saat dihubungi KBR, Senin (4/12/2017).

Presiden Joko Widodo mengajukan nama Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI, untuk menggantikan Gatot Nurmantyo yang akan masuk masa pensiun pada Maret 2018 mendatang. Komisi I DPR akan segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan sebelum DPR masuk masa reses 13 Desember mendatang.

Al Araf mengatakan meski Hadi Tjahjanto tidak memiliki masalah, namun untuk mengantisipasi adanya kasus-kasus di kemudian hari, ia meminta DPR melakukan pengawasan ketat bagi calon panglima TNI itu.

Baca juga:

Catatan Imparsial

Direktur LSM Imparsial Al Araf mengatakan ada banyak catatan yang ditujukan kepada Hadi Tjahjanto jika kelak menjabat sebagai Panglima TNI. 

Catatan itu antara lain Hadi Tjahjanto sebagai Pangima TNI nanti harus bersikap netral dan tidak boleh berpolitik, juga tidak boleh mengeluarkan statemen atau pernyataan yang bernuansa politik untuk manuver politik.

Selain itu, Al Araf juga menekankan agar Hadi Tjahjanto memiliki komitmen melakukan reformasi militer, menegakkan prinsip transparansi dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk menghindari penyimpangan dan memastikan broker tidak ikut serta dalam masalah pembelian. Al Araf juga menekan Panglima TNI nanti harus mampu meningkatkan kapasitas para prajurit dengan terus melakukan peningkatan pelatihan.

"Selain itu visi dari orientasi pertahanan harus dilakukan dengan memaksimalkan penguatan udara dan laut dalam pertahanan. Ini harus dilakukan oleh Panglima TNI dengan tidak meninggalkan kekuatan darat, karena strategi kekuatan pertahanan kita terintegrasi," ujar Al Araf.

Mengenai keuntungan Presiden Joko Widodo memilih Hadi sebagai calon Panglima TNI, Al Araf mengatakan hal tersebut memang berkaitan karena akan ada ruang kontrol sipil yang lebih objektif dalam melakukan kontrol terhadap TNI. 

Menurut Al Araf, itu juga akan memudahkan Presiden saat memberi arahan dalam membangun kerangka TNI yang lebih moderen dan profesional. Namun melihat kedekatan Hadi Tjahjanto dengan Presiden Joko Widodo, Al Araf meminta agar DPR terus memantau situasi itu, supaya tidak ada manuver politik yang berdasarkan kedekatan itu.

Baca juga:

Sudah tepat

Bekas Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksda TNI Purnawirawan Soleman B Ponto menilai Presiden Joko Widodo sudah tepat menunjuk KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjadi sebagai calon Panglima TNI.

Penunjukan itu, kata Soleman, juga sesuai keperluan dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur pergantian kepala TNI berasal dari staf yang menjabat secara berotasi.

"Itu sudah diatur di pasal 14 ayat 3, bahwa kepala TNI dijabat bergantian dari kepala staf yang sedang menjabat. Jadi kalau kemarin yang menjabat dari Angkatan Darat," kata Soleman kepada KBR, Senin (4/12/2017).

Soleman menilai Hadiyang berasal dari TNI Angkatan Udara juga selama ini berurusan dengan wilayah yang jauh dari jangkauan politik praktis. Karena itu, Soleman menilai Hadi cocok menggantikan Gatot Nurmantyo.

"TNI AU itu tidak ada politik prakstis, jauh sekali. Mereka berhadapan dengan pesawat, makanya cocok dia jadi Panglima. Supaya TNI tidak dibawa ke politik praktis," kata Soleman.

Meski sudah sesuai aturan Undang-Undang, Soleman tidak menafikan adanya hak prerogatif Presiden dalam menentukan Panglima TNI. 

Soleman yakin alasan Presiden Joko Widodo memilih Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI tidak didasari pada pertimbangan TNI AU akan memberi keuntungan lebih terhadap kekuasaan Presiden. 

"Kita kan sama tinggi. Kenapa harus jadi anak emas? Ngga ada itu. Presiden memilih karena berdasarkan aturan, dari kepala staf, dari rotasi yang ada sesuai aturan. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih," kata Soleman.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.