Wapres Maruf Amin Minta Kepala Daerah Tak Dukung Gerakan Anti-Vaksin

Menurut Wapres, pada tahun lalu MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin merupakan obat halal, dan tidak berbahaya bagi anak-anak.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 26 Nov 2019 11:31 WIB

Author

Dwi Reinjani

Wapres Maruf Amin Minta Kepala Daerah Tak Dukung Gerakan Anti-Vaksin

Wakil Presiden Maruf Amin di acara Munas Asosiasi Pemerintah Provinsi APPSI di Jakarta, Senin (25/11/2019). (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

KBR, Jakarta - Wakil Presiden Maruf Amin menyebut ada penurunan penggunaan vaksin atau imunisasi untuk anak pada tahun 2018. Hal itu lantaran menyeruaknya isu terkait kehalalan bahan dasar vaksin yang digunakan.

Menurut Maruf Amin, hal itu menyebabkan banyak warga tidak mau memberi imunisasi lengkap pada anak mereka. Wakil Presiden juga menyayangkan ada beberapa daerah yang justru membiarkan warganya tidak melakukan vaksinasi.

“Proporsi imunisasi dasar lengkap, pada anak usia 12 sampai 23 bulan turun. Dari 59,2 persen pada tahun 2013 menjadi 57,9 persen pada tahun 2018. Salah satu penyebab menurunnya angka imunisasi ini adalah isu mengenai kehalalan vaksin," kata Wakil Presiden Maruf Amin di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Menurut Maruf, pada tahun lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin merupakan obat halal, dan tidak berbahaya bagi anak-anak.

Namun sayang selain ada beberapa kepala daerah yang mendukung penolakan vaksin, penyebar luasan fatwa halal juga terkendala. Lantaran tidak semua daerah dapat dijangkau dan mendapat penyuluhan.

Dampaknya pada tahun 2018, menurut data di Istana Wapres, jumlah anak tanpa imunisasi meningkat dari 8,7 persen menjadi 9,2 persen.

Dalam sambutannya di Musyawarah Nasional (Munas) ke Vl, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Maruf meminta agar kepala daerah juga berperan aktif dalam menyampaikan program imunisasi tersebut.

Maruf juga meminta tidak ada lagi kepala daerah yang mendukung aksi penolakan vaksinasi atau imunisasi dengan mempermasalahkan kehalalan produk tersebut. Menurutnya, vaksinasi dibuat agar generasi muda terjamin kesehatannya.

Baca juga:


Sebelumnya, Direktur Surveillans dan Karantina Kementerian Kesehatan Vensya Sitohang menyebut pada tahun 2018 imunisasi campak dan rubella yang dilakukan di luar pulau Jawa belum mencapai target sebesar 95 persen.

Padahal, sebelumnya Indonesia menargetkan bebas campak dan rubella di tahun 2020 secara serentak di regional Asia Pasifik. Karena belum mencapai target, Indonesia diberi waktu tambahan hingga 2023.

"Indonesia harus bebas dari campak dan rubella 2023 tapi bertahap. Kita buat pulau Jawa, kita berapresiasi pulau Jawa yang memang sudah cukup bagus akan mengeliminasi campak rubella pada 2021. Bertahap kemudian pulau Sumatera pada 2022, dan Kalimantan, Papua dan Sulawesi pada 2023," kata Vensya pada Oktober 2019 lalu.

Kementerian Kesehatan akan terus memperkuat cakupan imunisasi dan terus melakukan pendekatan di lapangan untuk mengajak semua komponen masyarakat melibatkan semua sektor terkait dalam program ini.

Ia menyatakan saat ini secara global Indonesia sudah tidak menjadi kontributor terbanyak untuk kasus campak, jadi menurutnya Indonesia harus terus menyosialisasikan penting imunisasi.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Majalah Time Menobatkan Greta Thunberg sebagai Person of the Year

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18