UMP Naik 8,51 Persen, Apindo Minta Pemerintah Ringankan Beban

"Kita sudah dihajar oleh upah buruh, dihajar oleh BPJS yang naik, dikejar-kejar pajak dan juga aturan usaha yang rumit."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 01 Nov 2019 15:41 WIB

Author

Ardhi Rosyadi

UMP Naik 8,51 Persen, Apindo Minta Pemerintah Ringankan Beban

Sejumlah buruh KSPI demo menolak upah minimum di depan Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Kamis (31/10/2019). (Antara/Hafidz)

KBR, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk meringankan beban perusahaan pasca-kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020. Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono meminta pemerintah meringankan melalui sektor seperti perpajakan dan pemberian jaminan kesehatan bagi pekerja.

Sutrisno menekankan beban perusahaan akan semakin berat usai kenaikan UMP yang mencapai 8,51 persen.

"Kita sudah dihajar oleh upah buruh, dihajar oleh BPJS yang naik, dikejar-kejar pajak dan juga aturan usaha yang rumit. Hal itu yang membuat kita susah,"ujar Sutrisno kepada KBR, Jumat (01/11/19).

Ketua Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono khawatir tingginya kenaikan upah buruh akan mengganggu iklim usaha yang berdampak pada pailitnya perusahaan. Ia menilai pailitnya perusahaan akan berimbas pada pemutusan hubungan kerja.

Kata dia, tahun 2020 juga menjadi tahun yang cukup berat untuk perusahaan. Ia memprediksi resesi  ekonomi global akan terjadi di tahun tersebut.

"Sektor yang menggunakan jumlah tenaga kerja besar adalah sektor yang paling terdampak. Padahal sektor inilah yang paling diharapkan menciptakan lapangan kerja. Terus kalau dia (sektor padat karya) terkena aturan itu, lha terus bagaimana itu?" Imbuhnya.

Berdasarkan surat edaran menteri nomor B-M/308/HI.01.00/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2019 meminta agar gubernur menetapkan upah minimum sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Sedangkan, untuk UMK selambat-lambatnya ditetapkan dan diumumkan pada 21 November 2019. Jelang pengumuman penetapan upah, sejumlah aksi penolakan dilakukan buruh di beberapa daerah. Aliansi buruh menilai kenaikan hampir sembilan persen tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup layak.


Insentif

Pemerintah menjanjikan insentif untuk industri padat karya yang usahanya tertekan karena kenaikan upah pekerja sebesar 8,51 persen pada tahun depan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tidak merinci bentuk insentif yang disiapkan untuk industri tersebut. 

Ida berkata, insentif itu masih akan dibicarakan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di bawah koordinasi dengan Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

Meski demikian, menaker memastikan pemerintah tidak akan membiarkan industri padat karya merugi, hingga memangkas produksi atau mengurangi pekerjanya, karena kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan.

"Nanti tentu akan ada itu. Tapi sementara kita sepanjang ini kan sudah berjalan lima tahun ya. Kita posisi di tengah, semua data diambil dari BPS, bukan diambil sendiri-sendiri, baik dari pengusaha maupun buruh. Kita terus bangun dialog, apakah pengusaha atau buruh. Ada beberapa skema yang kita diskusikan lebih jauh. (Dengan Menperin?) Iya, di bawah koordinasi Menko Perekonomian," kata Menaker Ida Fauziyah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (01/11/2019).

Ida mengklaim, kenaikan UMP sebesar 8,51 persen pada 2020 sudah menggunakan formulasi yang paling adil, yakni memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

Ia melanjutkan, kenaikan UMP 2020 tersebut tidak perlu menjadi polemik karena metode penghitungannya berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang telah berlaku selama lima tahun berjalan.

Ida juga berharap kenaikan UMP tidak menimbulkan penolakan di kalangan pengusaha yang merasa terlalu tinggi, maupun buruh yang tetap menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen. 

Menaker berjanji akan terus berdialog dengan pengusaha dan buruh, serta memikirkan solusi paling adil untuk kedua kalangan - pengusaha dan buruh - tersebut. 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

KPK Serukan Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Antisuap

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13