Susi Pudjiastuti Sarankan Penenggelaman Kapal Tetap Dilanjutkan

Wacana hibah kapal asing pencuri ikan untuk nelayan lokal tengah dikaji

BERITA | NASIONAL

Rabu, 27 Nov 2019 21:58 WIB

Author

Valda Kustarini, Heru Haetami, Dian Kurniati, Antara

Susi Pudjiastuti Sarankan Penenggelaman Kapal Tetap Dilanjutkan

Menteri KKP Edhy Prabowo bersama eks-Menteri KKP Susi Pudjiastuti dalam Sertijab di Kementerian KKP, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Antara/Aditya P

KBR, Jakarta - Eks-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyarankan pemerintah tetap mempertahankan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Susi menyebut hal itu merupakan perintah undang-undang. Menurutnya, penenggelaman kapal bisa memberikan efek jera. 

"Itu kan policy pemerintah kabinet baru ya. Itu hak pemerintah untuk melakukan tapi saran saya sih tetap sama untuk efek jera," kata Susi Pudjiastuti di Balai Sarwono, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberi sinyal bakal menghentikan penenggelaman kapal pencuri ikan yang masif dilakukan pada era Susi. Menurutnya, penenggelaman bukan satu-satunya solusi menumpas pencurian ikan. Politikus Partai Gerindra ini berencana membagikan kapal hasil sitaan ke nelayan lokal. 

"Kapal ini ada ribuan kan. Bagaimana kalau kita serahkan ke nelayan. Kalau masih bagus untuk disita negara, kemudian kita reparasi untuk kita berikan ke nelayan atau koperasi atau siapa yang wilayah-wilayah paling banyak dicuri ikannya," kata Edhy di Menara Kadin, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Edhy bakal berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan terkait rencana ini. Jika disetujui, Ia berjanji bakal memastikan kebijakan hibah kapal untuk nelayan tepat sasaran.

"Ada kekhawatiran kalau dihibahkan tapi dijual lagi ke pemiliknya yang asli bagaimana? Kita utamakan prinsip kehati-hatian," imbuhnya.

Di sisi lain, bekas pimpinan komisi di DPR ini mengklaim tak gegabah dalam menyetop kebijakan warisan Susi. Terlebih, saat ini seluruh penghapusan maupun penerbitan peraturan menteri harus mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. 

"Apapun peraturan menteri yang akan dibuat, harus dilaporkan kepada beliau (Presiden) dulu sebelum beliau ACC, baru dikeluarkan," kata Edhy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Partai Gerindra mendukung kebijakan kadernya, Edhy Prabowo untuk menyetop penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kapal hasil sitaan sebaiknya dihibahkan ke nelayan lokal. 

"Kalau menurut pak Edhy Prabowo soal kapal tidak ditenggelamkan itu akan diberikan kepada nelayan, supaya nelayan bisa tersenyum," kata Sufmi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2019). 

Sufmi mengklaim Edhy punya prinsip sama dengan Susi yakni menjaga kedaulatan laut. Namun, Wakil Ketua DPR ini menyebut perubahan kebijakan merupakan hal wajar, karena kondisi zaman yang berbeda.

"Kebijakan pak Edhy itu tidak bergeser dari kebijakan bu Susi, yaitu tidak memperbolehkan nelayan asing masuk ke wilayah NKRI," lanjutnya.

Kapal asing tidak cocok untuk nelayan

Bupati Natuna Hamid Rizal menyebut kebijakan hibah kapal pencuri ikan untuk nelayan tak cocok untuk daerahnya. Pasalnya, nelayan tak mampu mengoperasikan kapal besar.

"Masyarakat tidak mampu mengoperasikan kapal itu, khususnya untuk Natuna," tutur Hamid di Batam, Minggu (24/11/2019) seperti dikutip dari Antara

Masyarakat Natuna, lanjut Hamid, punya kebiasaan mencari ikan pada pagi hari dan pulang sore hari, sehingga hanya membutuhkan kapal berukuran sedang. Sedangkan kapal asing biasanya berukuran besar dengan kebutuhan bahan bakar lebih banyak untuk berlayar selama berminggu-minggu. 

"Susah mengubah budaya masyarakat yang sudah dijalankan bertahun-tahun. Mencari ikan pagi pulang sore," ujar dia. 

Jika tetap ingin menghibahkan kapal asing itu untuk nelayan Natuna, Hamid berharap pemerintah ikut memberikan subsidi bahan bakar. 

"Operasional kapal itu besar, minyaknya bisa berton-ton. Satu kapal membutuhkan minyak puluhan juta. Harus ada bapak angkat," tutur Hamid. 

Hamid menyerahkan keputusan akhir ke pemerintah tentang opsi mempertahankan penenggelaman kapal atau mengalihkannya untuk hibah nelayan. Namun, ia mengakui penenggelaman kapal ampuh memberi efek jera. 

Editor: Ninik Yuniati 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme