BERITA

Rakornas Pengadaan Barang/Jasa, Ini yang Bikin Jokowi Marah

""Ini bulan apa? November, masih ada e-tendering Rp31 triliun, saya tadi lihat ditepuktangani. Apa mau kita terus diulang-ulang seperti itu?""

KBR, Jakarta-  Presiden Joko Widodo meluapkan kemarahannya karena proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah masih lambat, meski sudah serba elektronik. Jokowi pun merujuk data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang mencatat pelaksaan e-tendering hingga 5 November masih Rp39 triliun, dari total pagu pengumuman e-tenderin Rp304 triliun sepanjang 2019.

Dari nominal yang belum terealisasi tersebut, tender di bidang konstruksi mendominasi, dengan nilai Rp31,7 triliun.

"Ini bulan apa? November, masih ada e-tendering Rp31 triliun, saya tadi lihat ditepuktangani. Apa mau kita terus diulang-ulang seperti itu? Mindset kita masih mindset manual. Untuk apa? Apa gunanya e-procurement, apa gunanya e-purchasing, apa gunanya e-tendering? Buat apa kita membangun sistem seperti itu," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Rabu (06/10/2019).

Jokowi mengatakan, urusan pengadaan barang dan jasa seharusnya sudah dimulai pengalokasian pagu anggaran, sehingga tak menumpuk di akhir tahun. Apalagi di bidang infrastruktur, menurut Jokowi, pembangunan konstruksi di akhir tahun akan menghasilkan bangunan yang jelek karena dibuat saat musim hujan. Jokowi menilai, proses pengadaan jasa yang tak efisien juga menyebabkan berbagai masalah dalam pembangunan infrastruktur, seperti jembatan ambruk dan gedung sekolah rubuh.

Jokowi juga menyalahkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih berpola pikir tradisional, sehingga nyaman menggunakan metode manual ketimbang serba elektronik. Ia pun memerintahkan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto memperkuat pengawasan pada proses pengadaan barang/jasa, agar belanja pemerintah lebih efisien.

Adapun Roni, juga sempat menyinggung kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah menempati posisi terbesar kedua pada daftar kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, potensi korupsi berasal dari berbagai pos anggaran, dan bisa ditekan dengan sistem elektronik. Ia menyebut, belanja barang/jasa pemerintah di periode 2015-2019 mencapai Rp5.335 triliun, dan ada penghematan hingga Rp177,9 triliun jika proses pengadaannya lewat sistem online, yakni e-tendering dan e-purchasing.

Ia mencontohkan penghematan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum saat Pilpres 2019. Dalam pengadaan surat suara, harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp872,6 miliar, sedangkan lewat e-tender didapat kontrak Rp633,4 miliar. Sehingga, uang yang dihemat mencapai Rp291,38 miliar atau 30,8 persen. Demikian pula saat pengadaan sampul surat suara, yang bisa dihemat Rp109 miliar atau 68,5 persen dari HPS.

Editor: Rony Sitanggang

• kerjasama ekonomi dan perdagangan
• Presiden Jokowi
• Presiden Joko Widodo
• konstruksi
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
• e-tendering