BERITA

Menkopolhukam Minta Rekomendasi Ombudsman Dilaksanakan

""Lemahnya pelayanan publik, banyak laporan yang mentah di tangan administrasi pemerintahan. Sesudah direkomendasi oleh Ombudsman, masih tidak jalan juga,""

Menkopolhukam Minta Rekomendasi Ombudsman Dilaksanakan
Gedung Ombudsman RI di Jl HR Rasuna Said, Jakarta. (Foto: Setkab RI/Domain Publik)

KBR, Jakarta-  Menko Polhukam Mahfud MD menilai keberadaan Ombudsman belum efektif karena masih disepelekan oleh lembaga pemerintahan lain. Menurut Mahfud, masih banyak lembaga pemerintahan yang abai dan tidak menjalankan rekomendasi dari Ombudsman. 

"Padahal Ombudsman ini dibentuk oleh negara untuk membantu pemerintah dan membantu rakyat, bukan memusuhi pemerintah. Ini masih ada orang yang menyepelekan Ombudsman. Padahal Ombudsman itu dulu dibentuk agar kalau ada rakyat tidak mampu menjangkau pemerintah dan pejabat, karena birokrasi yang berbelit-belit, padahal haknya dilanggar, dia bisa minta bantuan dan melapor ke Ombudsman," kata Mahfud saat usai membuka 'Seminar Propartif dan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tahun 2019'  yang digelar Ombudsman di Jakarta, Rabu (27/11/2019).


Menko Polhukam Mahfud MD meminta setiap lembaga pemerintahan tidak menganggap Ombudsman sebagai musuh yang mengkritik. Ia meminta lembaga pemerintah menanggapi serius rekomendasi dari Ombudaman, sebab itu merupakan masukan yang membangun.


"Saya menjadi sangat sedih juga ketika mendengar laporan banyak pelanggaran-pelanggaran administrasi, banyak lemahnya pelayanan publik, banyak vonis-vonis yang tidak bisa dieksekusi, banyak laporan yang mentah di tangan administrasi pemerintahan. Sesudah direkomendasi oleh Ombudsman, masih tidak jalan juga," ujarnya.


Bekas Ketua Mahkmahah Konstitusi tersebut juga mendorong agar kedudukan Ombudsman diperkuat. Supaya setiap laporan yang ada bisa ditindaklanjuti sehingga lembaga pemerintahan tidak mendapat penilaian buruk dari masyarakat.


"Untuk memperkuat kita bersikap, Ombudsman ini, kita yang harus kuat kan posisinya. Justru kita anggap teman, jangan dianggap musuh," lanjutnya. 


Editor: Rony Sitanggang

  • Jokowi
  • kabinet jokowi
  • Presiden Jokowi
  • Ombudsman RI
  • Kabinet Jokowi-Amin
  • Presiden Joko Widodo
  • kabinet indonesia maju
  • joko widodo
  • Kabinet Kerja II
  • pelantikan menteri

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!