BERITA

Mahfud MD: Presiden Lapor Kasus Besar Tapi Tidak Diungkap KPK

""Saya laporin sendiri kata Presiden, Atau kami sudah melaporkan kasus ini, tapi tidak disentuh," "

Kevin Candra

Mahfud MD: Presiden Lapor Kasus Besar Tapi Tidak Diungkap KPK
Jaksa Agung ST Burhanuddin berjabatan dengan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, seusai pertemuan bahas sinergi lembaga di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11/19).
KBR, Jakarta-  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mendapat  perintah dari presiden Joko Widodo untuk memperkuat lembaga antikorupsi. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo ingin kasus besar juga diungkap, bukan hanya kasus kecil saja.
Kata dia, Presiden Joko Widodo menunjukkan sejumlah kasus besar terbengkalai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu presiden mengatakan kita sudah berusaha sungguh-sungguh, tetapi coba ke depannya ini, Pemberantasan Korupsi lebih hadir, lebih kuat. Caranya apa? Korupsi korupsi besar itu diungkap. Presiden menunjukan, Saya (Presiden) menyampaikan laporan ke KPK, ini, tapi tidak terungkap, ujar Menko Polhukam Mahfud MD di Kantornya, Senin (11/11/2019).


Mahfud MD menyebut, Presiden Joko Widodo menginginkan bukan hanya KPK yang diperkuat, namun juga penguatan lembaga mulai dari Kejaksaan hingga Kepolisian. Mahfud MD menuturkan, Presiden ingin memperkuat tiga lembaga tersebut agar dapat bersinergi mengungkap kasus-kasus besar.


"Coba sekarang diperkuat itu Kejaksaan, Kepolisian. Sehingga kita normal kembali, KPK terus kita perkuat kata Presiden. Cuma versi memperkuat itu yang berbeda, pada tatanan taktis. Tetapi Presiden menyebutkan beberapa kasus yang luar biasa. Saya laporin sendiri kata Presiden, Atau kami sudah melaporkan kasus ini, tapi tidak  disentuh," ujar  ujar Menko Polhukam Mahfud MD di Kantornya, Senin (11/11/2019).


Mahfud MD tidak menjelaskan secara detail kasus besar apa yang belum diungkap oleh KPK. 


Editor: Rony Sitanggang

  • Revisi UU KPK
  • joko widodo
  • Perpu KPK
  • UU KPK
  • Perppu Pembatalan UU KPK
  • pelemahan KPK
  • Mahfud MD
  • Revisi RUU KPK
  • Menko Polhukam
  • Presiden Jokowi

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!