BERITA

Kasus Anggaran 2 Kadis Mundur, PSI Minta Anies Tanggung Jawab

Kasus Anggaran 2 Kadis Mundur, PSI Minta Anies Tanggung Jawab

KBR, Jakarta-   Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan Gubernur Anies Baswedan yang melimpahkan kesalahan terkait polemik Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, kepada aparatur sipil negara (ASN). Juru bicara PSI Rian Ernest menyesalkan mundurnya dua pejabat beberapa waktu lalu, yaitu Kepala Bappeda DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, karena diduga berkaitan dengan KUA-PPAS yang menjadi sorotan.

"PSI minta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk mengambil tanggung jawab dan bukan menyalahkan bawahannya. Kami menyesalkan adanya peristiwa  dua kepala dinas mundur dari jabatannya. Kami berpandangan bahwa Gubernur Anies Baswedan ini pada akhirnya adalah seorang pejabat yang dipilih melalui pilkada dan memiliki tanggung jawab politik," ujar Juru bicara PSI Rian Ernest di DPRD DKI Jakarta, Senin (04/11/2019).


Rian Ernest menyebut, Seharusnya Anies berkoordinasi dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), yang tugasnya melakukan pemeriksaan kembali data-data penganggaran.


"Gubernur Anies Baswedan juga memiliki tim yang begitu besar TGUPP, sejumlah puluhan orang, yang seharusnya pada proses pengangaran ini juga melakukan pemeriksaan kembali dokumen-dokumen pengangaran. Dugaan kami mungkin ini tidak dilakukan, sehingga akhirnya polemik-polemik yang kita dengarkan beberapa hari ini. Misalkan lem aibon salah satunya, adalah salah satu gejala bahwa ada proses yang tidak berjalan dengan baik. Dan ini berujung dengan mundurnya dua kepala dinas," ujar Rian Ernest.


Rian Ernest juga meminta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk transparan dalam melakukan penganggaran sejak awal bukan di akhir penetapan oleh DPRD.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan memperbaiki sistem pada apbd.jakarta.go.id, agar kesalahan unggah data tidak terulang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sudah mengkoreksi satu persatu seluruh item namun tidak memberitahu publik karena akan menimbulkan perdebatan.

"Yang saya cari adalah begitu saya tahu ada masalahnya ini harus dikoreksi karena ini mengandalkan manual, mengecek harus manual. Kalau mengecek manual selalu berulang seperti ini. Sekarang dengan lihat situasi, kami perhatikan, sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi komponen, dia harus ngasih komponen yang relevan, dia harus mengisi dengan isi  yang nyambung, kalau tidak ditolak oleh sistem," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di balai kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).


Anies menyebut sudah menemukan anggaran yang tak wajar setelah mengkoreksi satu persatu. Sehingga untuk perbaikan sistem akan dilakukan secepatnya sehingga 2020 dapat digunakan dengan baik. Anies menuturkan sudah sejak lama kesalahan selalu terulang karena sistem mengandalkan manusia karena tidak dikoreksi dari sistem.


"Jadi itu sudah kita temukan, itu akan dikoreksi dan ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia. Apakah sistem itu baru kali ini? Tidak, Berarti mengandalkan manusia selama ini, selama bertahun-tahun mengandalkan manusia. Bedanya mau dipanggungin  tidak? Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Karenanya menurut saya, saya tak akan meninggalkan ini pada Gubernur sesudahnya," pungkas Anies.


Editor: Rony Sitanggang


  • Anies Baswedan
  • apbd jakarta
  • aibon
  • tinta

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!