Jokowi Terbitkan PP Pencegahan Terorisme, PKS Nilai Langkah Mundur

"Kita sudah mau dan bergerak maju ya sejak reformasi ini, tolong jangan setback ke belakang."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 26 Nov 2019 12:07 WIB

Author

Heru Haetami

Jokowi Terbitkan PP Pencegahan Terorisme, PKS Nilai Langkah Mundur

Kepala BNPT Suhardi menyerahkan SK WNI kepada istri (warga Filipina) napi terorisme Umar Patek di LP Porong, Rabu (20/11). (Antara/Umarul)

KBR, Jakarta–   Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum merupakan kenaifan pemerintah.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan penerbitan PP tersebut akan membawa pada kemunduran demokrasi. Selain itu, Sohibul menilai aturan ini juga berpotensi mengkriminalisasi seseorang lantaran adanya pusat pengaduan yang difasilitasi untuk seorang yang dinilai 'rentan' terpapar radikalisme.

"Apalagi dengan adanya pusat pengaduan, itu kan kemudian orang yang berselisih secara pribadi. Bisa saja kemudian mengkriminalisasi, melaporkan hal-hal seperti itu. Saya kira kita sudah mau dan bergerak maju ya sejak reformasi ini, tolong jangan setback ke belakang. Itu kan cara-cara yang seperti dulu," kata Sohibul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, pemerintah mesti mencari terobosan sesuai perkembangan zaman untuk menangkal kelompok berpaham radikalisme. Sohibul menilai cara yang digunakan pemerintah dalam PP tersebut merupakan cara lama yang sudah tertinggal.

"Kira kita perlu mencari terobosan-terobosan lain. Kita sepakat radikalisme harus kita berangus, tetapi jangan kemudian melawan zaman. Sekarang ini zamannya sudah berubah. Ini jangan menggunakan cara yg sama dengan dulu, di zaman yang sudah berubah," kata Sohibul

Selain itu, Sohibul beranggapan bahwa solusi pencegahan paham radikalisme seharusnya dibicarakan oleh banyak kepala. Menurutnya faktor penyebab seseorang terpapar paham radikal sangat beragam. Salah satunya, kata Sohibul karena seseorang merasa ketidakadilan.

"Itu harus dibicarakan sama-sama. Tapi cara seperti itu tidak baik. Karena   yang jadi faktor penyebab radikalisme ini kan macam-macam, yang sering disebut meningkatkan itu kan justru ketidakadilan," pungkasnya

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. PP itu menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memperkuat program deradikalisasi.

PP tersebut juga memerintahkan BNPT menjadi koordinator kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk program deradikalisasi, kesiapsiagaan nasional, serta kontra radikalisasi. Kementerian/lembaga yang terlibat dalam program deradikalisasi tersebut meliputi Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Polri.

"Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme," bunyi pasal 22 ayat 1, dikutip Senin (25/11/2019).

Menurut PP tersebut, program deradikalisasi wajib dilakukan pada bekas narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. PP juga menyebut, ada empat  kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme, yakni memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan paham radikal terorisme, memiliki hubungan dengan orang/kelompok orang yang diindikasikan memiliki paham radikal terorisme, memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada paham radikal terorisme, serta memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga mudah dipengaruhi oleh paham radikal terorisme. Deradikalisasi juga akan diberikan kepada tersangka, terdakwa, dan narapidana tindak pidana terorisme.

PP menyebut, BNPT sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis juga berwenang meminta data dan informasi kepada kementerian/lembaga. Karena itu kementerian/lembaga terkait wajib memberikan data informasi sebagaimana diminta BNPT. Adapun BNPT, diwajibkan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP tersebut diteken Jokowi pada 12 November 2019 dan  diundangkan sehari setelahnya. Aturan itu baru diunggah di situs web Setneg pada Senin (25/11).


Editor:Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Mahkamah Agung Tuai Protes Usai Mengobral Pengurangan Hukuman Koruptor