Forum Lintas Agama Minta Jokowi Lebih Tegas Lawan Intoleransi

" "Penetrasi cara pandang, sikap, dan perilaku intoleran telah merasuk ke institusi pendidikan, dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.""

KBR, Yogyakarta - Forum Dialog dan Kerjasama Lintas Iman meminta Presiden Joko Widodo lebih tegas dalam melawan intoleransi.

Forum dialog itu digelar di Yogyakarta, 19-20 November 2019, dihadiri sekitar 50 tokoh agama dari seluruh Indonesia. Kegiatan dialog itu diinisiasi Institut Dialog Antar Iman di Indonesia (DIAN) - Interfidei.

Direktur DIAN-Interfidei, Elga Sarapung mengatakan acara ini dilatarbelakangi keprihatinan bersama atas terjadinya pelbagai kasus intoleransi serta maraknya kecenderungan konservatisme maupun radikalisme yang dipahami dan dipraktekkan secara keliru.

"Penetrasi cara pandang, sikap, dan perilaku intoleran telah merasuk ke institusi pendidikan, dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi," kata Elga Sarapung, kepada media, Rabu (20/11/2019).

"Ketegangan dan konflik dengan menjadikan identitas agama sebagai sarana mobilisasi dukungan politik dan ekonomi berulang kali masih terjadi. Sementara Indonesia selama sepuluh tahun akan menghadapi tantangan penting, di antaranya akan mengalami masa bonus demografi," lanjutnya. 

Baca juga:

<li><b><a href="https://kbr.id/nasional/01-2017/temui_jokowi__para_antropolog_sebut_intoleransi_ancam_keindonesiaan/88178.html">Temui Jokowi, Para Antropolog Sebut Intoleransi Ancam Keindonesiaan</a> </b></li>

<li><b><a href="https://kbr.id/nasional/12-2016/bentuk_tim_atasi_intoleransi__presiden_ingin_mayoritas_anggota_dari_tokoh_masyarakat/87388.html">Bentuk Tim Atasi Intoleransi, Presiden Ingin Mayoritas Anggota dari Tokoh Masyarakat</a> </b></li></ul>




Elga menambahkan, cara pandang dan sikap toleran yang selama ini terbentuk belum mampu menghasilkan masyarakat yanh kritis-konstruktif, sehingga ketegangan dan konflik yang mengusung identitas agama sebagai sarana mobilisasi masih terjadi.





"Kami berpandangan bahwa untuk merawat hidup bersama dalam masyarakat majemuk diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk komunitas agama dan lintas iman, " paparnya.





Menurut Elga, solusi bagi persoalan intoleransi, konservatisme, radikalisme, dan ekstrimisme-terorisme, tidak hanya dibebankan kepada masyarakat.





Negara, kata Elga, harus berani dan menindak tegas pelaku intoleran, termasuk dengan melakukan tindakan penegakan hukum.





"Perlu adanya peran aktif dan kerjasama semua pihak. Melalui diskusi ini kami merumuskan sejumlah rekomendasi bagi berbagai pihak, termasuk bagi Pemerintah Jokowi di periode kedua, agar semakin aktif dan tegas dalam menghadapi masalah tersebut, " tambah Elga Sarapung.


Baca juga:


<li><b>

Survei LSI : Intoleransi di Era Jokowi Masih Tinggi

<li><b>

Undang Pembicara Ahmadiyah, Diskusi Lintas Agama di Bandung Dibatalkan

Pesan Penting untuk Indonesia

Tak sekadar bicara masalah, Forum Dialog dan Kerjasama Lintas Iman merumuskan langkah-langkah konstruktif untuk merawat kemajemukan di Indonesia.

Berikut sejumlah pesan penting mereka untuk negara, masyarakat, dan juga media massa.

Untuk Negara:

<li>Negara tidak boleh toleran terhadap kelompok intoleran.</li>

<li><i>Review</i> setiap kebijakan publik yang diskriminatif dan intoleran.</li>

<li>Batalkan produk kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi.</li>

<li>Segera buat Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama dan Kepercayaan.</li>

<li>Susun regulasi untuk mencegah tersebarnya hoaks dan ujaran 

kebencian, tanpa melakukan pengekangan terhadap kebebasan berpendapat.

<li>Revisi dan/atau hapuskan pasal UU ITE serta kebijakan lain yang mengekang kebebasan berpendapat.</li>

<li>Libatkan masyarakat sipil dalam penyusunan regulasi terkait media sosial.</li>

<li>Kuatkan kompetensi guru semua mata pelajaran dalam membangun nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan peserta didik.</li>

<li>Kembangkan dan dorong penggunaan bahan ajar yang sesuai dengan 

nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, sikap-sikap toleran, dan demokrasi.

<li>Kampanyekan penggunaan media sosial yang sehat dan tidak provokatif.</li></ul>

Untuk Masyarakat Sipil:

<li>Tinjau kembali Undang-Undang yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Konstitusi.</li>

<li>Intensifkan dialog, ruang perjumpaan, dan kerjasama untuk mengawal 

kebijakan publik yang pro terhadap nilai kemanusiaan, keadilan dan non-diskriminatif.

<li>Gunakan gawai secara cerdas dan bertanggung jawab.</li>

<li>Perkaya konten positif di media sosial yang mendorong praktek-praktek toleransi.</li>

<li>Dorong tokoh agama untuk memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan pesan-pesan toleransi.</li></ul>

Untuk Media Massa:

<li>Kampanyekan toleransi dan beritakan contoh-contoh keteladanan kepada publik.</li>

<li>Cari dan gunakan kutipan-kutipan atau khutbah tokoh agama yang menyejukkan/mendorong toleransi.</li>

<li>Setia pada prinsip-prinsip jurnalisme dalam memberitakan isu agama dan keyakinan/kepercayaan.</li></ul>

Berbagai pesan tersebut dirumuskan bersama oleh peserta Forum Dialog dan Kerjasama Lintas Iman, di antaranya Prof. Franz Magnis Suseno, Daniel Dhakidae, Prof. Amin Abdullah, Ir. Stanley Adi Prasetyo, Elga Sarapung, Yayah Khisbiyah, juga para tokoh lokal mulai dari ustadz, pendeta, pastor, tokoh penghayat agama leluhur, akademisi, guru sekolah menengah, serta aktivis lintas iman dari berbagai wilayah Indonesia. 




Editor: Agus Luqman


 

• toleransi
• intoleransi
• lintas iman
• lintas agama
• radikalisme
• ekstrimisme