DPR: Ada 27 Juta Data Ganda Peserta BPJS Kesehatan

"Kalau ini kita kaitkan dengan kepesertaan PBI yang digratiskan pemerintah, sekarang itu 27,4 juta datanya ganda, dan konsekuensinya nanti pemerintah akan membayar 2-3 kali dana kapitasi."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 01 Nov 2019 18:52 WIB

Author

Heru Haetami, Adi Ahdiat

DPR: Ada 27 Juta Data Ganda Peserta BPJS Kesehatan

Lobi kantor BPJS Kesehatan Jakarta Timur, Rabu (30/10/2019). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Anggota DPR Komisi Kesehatan Saleh Daulay menyebut ada masalah pada data peserta BPJS Kesehatan.

"Berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah ditemukan sebanyak 27,4 juta data ganda kepesertaan," ungkap Saleh di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Menurut Saleh, data ganda itu bisa saja menjadi salah satu penyebab defisit BPJS Kesehatan.

"Ada yang data NIK-nya 2 sampai 3 persis sama. Kalau ini kita kaitkan dengan kepesertaan PBI yang digratiskan pemerintah, sekarang itu 27,4 juta datanya ganda, dan konsekuensinya nanti pemerintah akan membayar 2-3 kali dana kapitasi," kata Saleh.

"Kalau 27,4 itu ganda, bayangkan berapa yang bisa kita hemat. Kami DPR mendesak (data) itu diperbaiki," lanjutnya.

Selain soal data ganda, Saleh juga menyebut ada masalah dalam proses pendaftaran masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Ada orang yang semestinya masuk PBI, tapi nggak masuk. Ada yang harusnya nggak terima, tapi masuk. Banyak sekali yang protes datang ke kepala desa, camat, bupati, 'kenapa saya nggak masuk, padahal semua orang di desa tahu saya nggak mampu',” tutur Saleh.

Ia pun meminta pemerintah agar memperbaiki problem-problem tersebut. “Jangan sampai (iuran) sudah dinaikkan, masyarakat susah terima, tapi tidak selesaikan masalah,” pungkasnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

KPK Serukan Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Antisuap

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Kabar Baru Jam 12