KBR, Jakarta - Brigade mobil (Brimob) Mabes Polri tak akan menarik sekitar 7.000 anggotanya dari Papua, hingga 2020.
Wakil Komandan Korps (Wadankor) Brimob Polri, Abdul Rakhman Baso mengatakan, pasukan takkan ditarik hingga ada perintah dari Kapolri.
Menurutnya, pasukan akan ada di Papua hingga pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.
Abdul Rakhman mengklaim, pasukan di Papua akan ditarik ketika keadaan benar-benar kondusif.
"Sampai sekarang ini yang sudah tergelar di sana, kurang lebih hampir 7.000. Baik itu yang konflik sosial, yang kemarin. Baik operasi Nemangkawi, pengejaran KKB itu, maupun pengamanan objek vital, pengamanan, back up wilayah Polres, Polsek yang rawan. Terutama dari Puncak Jaya. Sampai hari ini perintah penambahan belum ada, tapi perintah siaga sudah. Untuk antisipasi 1 Desember ini. Sampai 7.000 lebih," katanya ditemui di Mako Brimob, Depok, Kamis (14/11/2019).
Abdul Rakhman Baso mengaku, Brimob juga bersiaga menjelang deklarasi berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019 mendatang.
Sebelumnya, Juru Bicara Mabes Polri, Muhammad Iqbal mengklaim tak ada pengamanan khusus menjelang peringatan deklarasi berdirinya OPM, 1 Desember 2019.
Editor: Kurniati Syahdan
Brimob Tak Akan Tarik 7 Ribuan Pasukannya dari Papua Hingga 2020
"Sampai sekarang ini yang sudah tergelar di sana, kurang lebih hampir 7.000. Baik itu yang konflik sosial, yang kemarin. Baik operasi Nemangkawi, pengejaran KKB itu, maupun pengamanan objek vital,"
Ilustrasi anggota Brimob
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Uji Klinis Vaksin COVID-19 Fase 3 Ini yang Dirasakan Relawan
“Nanti pas dilakukan kembali vaksinasi yang kedua, catatan itu diberikan kepada dokter tersebut."Kasus Djoko Tjandra Jaksa Pinangki Jadi Tersangka dan Ditahan
"Telah dirasakan cukup diduga terjadi tindak pidana korupsi." BLT Pekerja Apindo Minta Sektor Informal juga Dapat
"Kasihan, usaha-usaha kecil mikro itu kan tidak ada yang mendaftarkan BPJS karyawannya," Uji Klinis Vaksin COVID-19 Fase 3 Ini yang Dipantau Tim Riset
"Di tahap tiga itu untuk membandingkan sebenarnya kelompok yang dapat vaksin sama placebo (vaksin palsu) berapa angka kejadian sakitnya,”Ketika 127 Ribu Kosakata Tak Cukup
“Kukira, melupakan adalah hal yang mudah untuk aku yang mudah lupa. Tapi tidak perihal perasaan. Semakin aku coba melupakannya, bayangan tentangnya justru makin kuat menghantui pikiranku." Belajar Tatap Muka di Zona Kuning Ini Syaratnya
"Jika orang tua tidak setuju, maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksakan," BLT Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Minta Karyawan Dorong HRD Segera Setorkan Nomor Rekening
"Kami meminta kerjasama seluruh perusahaan, kami minta kerjasama seluruh pekerja untuk dorong para perusahaan dan HRD masing-masing."Setara Kutuk Serangan Kelompok Intoleran di Surakarta
"Mendorong pemerintah daerah, Jawa Tengah dan Surakarta, dalam hal ini untuk mengambil langkah terukur dan tidak lengah dalam mengantisipasi timbulnya situasi tidak kondusif,"BLT Pekerja Kemenkeu Finalisasi Aturan Pembayaran
"Apakah nanti dibayar sekali atau berapa kali pembayaran, itu sedang kami finalisasi."Pilkada Serentak 2020 Bawaslu Rembang Pantau Medsos Terkait Netralitas ASN
“Upload, like, comment kandidat maupun calon nggak boleh. Jadi hal itu sesuai surat edaran dari kementerian terkait,“Ketika Cyberbullying Mengintai Anak Muda
Anak muda rentan jadi korban perisakan di dunia maya. Podcast Dear Dearest di Spotify melihat persoalan ini lewat surat cinta yang ditulis Joshua Suherman kepada Clairine Clay.Agar Merata Pemerintah Akan Permudah Syarat Pekerja Swasta Mendapat BLT
"Yang dikhawatirkan bukan apakah salah sasaran, tapi justru jangan sampai para pekerja yang berhak malah tidak mendapat insentif. Hanya karena secara administrasi, mereka sulit dijangkau."KPK Sebagian Besar Pendanaan Pilkada dari Sponsor Netralitas ASN Sulit Diterapkan
Dari hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa umumnya pendanaan kampanye calon kepala daerah bersumber dari sponsor.Polisi Ancam Jemput Paksa Anita Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan
Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap pengacara Djoko Tjandra tersebutPenerbangan dan Pariwisata Terpuruk Presiden Minta Penggabungan BUMN
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"Kasus Djoko Tjandra Ini Alasan Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan Komjak
"Kami menerima surat dari atasan yang bersangkutan."Pertumbuhan Ekonomi Minus Apindo Minta Pemerintah Benahi Sektor Kesehatan
"Semua itu kuncinya adalah apabila sektor kesehatan itu bekerja dengan cepat. Masalahnya sektor kesehatan ini, realisasi stimulusnya masih rendah sekali."Ombudsman Data Bansos Semrawut Sejak Awal Penyaluran
Masalah bantuan sosial menjadi aspek yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.Serapan Anggaran Negara Rendah FITRA Ada Masalah di Mekanisme Pengadaan
"Mekanisme lama yang harus di-bidding dengan proses yang cukup panjang. Ini merepotkan kementerian sendiri."MA Tolak PK Kasus Syafruddin Ini yang Dilakukan KPK
"Antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 12
Kabar Baru Jam 11
Kabar Baru Jam 10
Menyoal Ketersediaan Ranjang Pasien COVID-19 di Rumah Sakit
Ratusan Anak Usia Sekolah di Papua Terpapar COVID-19
