KBR, Jakarta - Brigade mobil (Brimob) Mabes Polri tak akan menarik sekitar 7.000 anggotanya dari Papua, hingga 2020.
Wakil Komandan Korps (Wadankor) Brimob Polri, Abdul Rakhman Baso mengatakan, pasukan takkan ditarik hingga ada perintah dari Kapolri.
Menurutnya, pasukan akan ada di Papua hingga pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.
Abdul Rakhman mengklaim, pasukan di Papua akan ditarik ketika keadaan benar-benar kondusif.
"Sampai sekarang ini yang sudah tergelar di sana, kurang lebih hampir 7.000. Baik itu yang konflik sosial, yang kemarin. Baik operasi Nemangkawi, pengejaran KKB itu, maupun pengamanan objek vital, pengamanan, back up wilayah Polres, Polsek yang rawan. Terutama dari Puncak Jaya. Sampai hari ini perintah penambahan belum ada, tapi perintah siaga sudah. Untuk antisipasi 1 Desember ini. Sampai 7.000 lebih," katanya ditemui di Mako Brimob, Depok, Kamis (14/11/2019).
Abdul Rakhman Baso mengaku, Brimob juga bersiaga menjelang deklarasi berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019 mendatang.
Sebelumnya, Juru Bicara Mabes Polri, Muhammad Iqbal mengklaim tak ada pengamanan khusus menjelang peringatan deklarasi berdirinya OPM, 1 Desember 2019.
Editor: Kurniati Syahdan
Brimob Tak Akan Tarik 7 Ribuan Pasukannya dari Papua Hingga 2020
"Sampai sekarang ini yang sudah tergelar di sana, kurang lebih hampir 7.000. Baik itu yang konflik sosial, yang kemarin. Baik operasi Nemangkawi, pengejaran KKB itu, maupun pengamanan objek vital,"
Ilustrasi anggota Brimob
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
BSNP: Ujian Nasional Sulit Bikin Murid Pintar
"Iya kalau gampang pintar, kan nggak juga. Hasil tahun ini juga jeblok semua."Kemdikbud: Meningkatkan Nalar Siswa Tak Cukup Lewat Aturan Pemerintah
"Kami sudah melakukan pengenalan tipologi soal-soal yang berdaya nalar tingkat tinggi pada Ujian Nasional. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan secara sesaat, harus dengan perubahan budaya."Kasus Moge Harley Davidson, Erick Berhentikan Dirut Garuda
"Jadi kalau kerugian negara sudah menjadi faktor tidak hanya perdata tapi juga pidana ini yang sangat memberatkan," ICW: Mahkamah Agung Sering Tidak Pro-Pemberantasan Korupsi
"Mahkamah Agung harus berbenah, melihat kembali apa problem internal dari Mahkamah Agung, sehingga disorot publik karena sering melakukan tindakan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi."Ekonomi Nasional Tumbuh, Tapi Penganggur Bertambah 50 Ribu Orang
"Agustus 2019 jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang, mengalami kenaikan 50 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2018."Polda Metro Jaya Luncurkan Aplikasi Kondisi Darurat
"Kalau terjadi sesuai bisa langsung tekan panic button, kemudian polisi terdekat akan datang dan memberikan pelayan kepada korban tersebut,"Radikalisme, Menteri BUMN Sampaikan Data ke Menkopolhukam
"Ini cuma soal Radikal, cuma data aja diinformasikan."Kemenlu Bantah Abaikan WNI yang Dideportasi Akibat Tulis Demo Hong Kong
"Kita tentu memberikan perlindungan hukum kepada dia (Yuli Riswati), sehingga semua prosesnya berjalan baik. Dalam konteks hukum, tentu kita melihatnya sesuai dengan kaidah yang ada di sana."MA Vonis Idrus Marham Korupsi Sebagai Pejabat Golkar, Bukan Sebagai Mensos
"Menurut majelis hakim kasasi, kepada terdakwa (Idrus Marham) lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar."Saksi: Polisi Todongkan Pistol Saat Tangkap Aktivis Papua
Saksi mengatakan aparat memaksa masuk dan memanjat dinding samping dapur. Saat itu pagar asrama dikunci dan aparat tidak meminta izin atau memperkenalkan diri dan tujuan datang ke asrama.Pengidap HIV/AIDS di Jogja Umumnya Heteroseksual, Bukan LGBT
"Justru yang LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), waria, PSK, atau pengguna narkoba suntik persentasenya kecil. Stigma ini yang perlu perhatian kita bersama."Wapres Minta Amandemen Konstitusi Hanya Soal GBHN Saja
"Dulu (masa jabatan presiden) dibatasi, supaya tidak kebablasan."RUU PKS Sudah Diusulkan Masuk Prolegnas 2020, Tapi Belum Aman
"Sejatinya, (RUU PKS) ini menunggu (RUU) KUHP."Partisipasi BUMN untuk Keterbukaan Informasi Masih Sangat Rendah
Saat ini tingkat persentase partisipasi perusahaan BUMN yang menggunakan PPID baru 55 persen. Angka ini hanya naik 10 persen dari tahun 2018 lalu.Survei PISA: Anak Indonesia Tak Pandai Membaca, Rentan Kena Hoaks
"Pelajar harus mampu membaca teks yang rumit, membedakan mana informasi kredibel dan mana yang tak bisa dipercaya."Sidang Perdana Gugatan OC Kaligis Soal Novel Baswedan Ditunda
"Abis disiram air keras, dia setengah mati tuntut pemerintah. Bagaimana mengenai pembunuhan di Bengkulu?"Peneror Novel Masih Bebas, ICW: Copot Kapolri!
"Jokowi harus mengevaluasi kinerja tim bentukan Polri selama ini, bagaimanapun juga tim bekerja menggunakan uang negara."Pelapor Lem Aibon Rp82 Miliar Kena Sanksi, Aliansi Transparansi Beri Dukungan
"Kalau sekarang William memulai keterbukaan lagi dan semuanya panik, itu menunjukkan ada upaya-upaya janggal, upaya-upaya yang korupsi APBD DKI Jakarta"Anggota DPR: Keseriusan Polisi Usut Kasus Novel Tanda Tanya Besar
"Apabila memang pada faktanya penegakan hukum dan pengungkapannya ada kendala, tolong disampaikan kepada publik agar publik bisa memahami. Jangan seolah-olah kasus ini tidak ditangani secara serius."Penuntasan Kasus Novel, Ini Kata Mabes
Jokowi bakal menagih hasil kerja tim teknis tersebut pada Kapolri Idham Azis awal Desember 2019.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Mahkamah Agung Tuai Protes Usai Mengobral Pengurangan Hukuman Koruptor