BERITA

Relaksasi DNI Disebut Kebijakan Prematur

""Sekarang malah mau mencoba resep yang tidak berhasil dengan memperlebar lagi menjadi 25.""

KBR, Jakarta- Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dengan membuka 100 persen keran investasi asing pada 25 jenis usaha, sebagai kebijakan yang prematur. Bhima ragu kebijakan itu mampu menarik investasi asing ke dalam negeri.

Ia berkata, relaksasi DNI yang tertuang pada Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 tersebut hanya mengulang kegagalan kebijakan serupa pada 2016, yang tak mampu menarik minat investasi asing.

"Sekarang malah mau mencoba resep yang tidak berhasil dengan memperlebar lagi menjadi 25. Saya melihatnya ini hanya untuk signaling ke pasar. Yang disasar bukan investasi jangka panjang, tapi sebatas investasi jangka pendek. Ini sebatas signaling, memang dalam seminggu ini rupiah menguat, IHSG kita naik, dana asing kembali masuk, tapi itu di portofolio, belum terlihat ke FDI atau investasi langsung jangka panjang," kata Bhima kepada KBR, Selasa (20/11/2018).

Bhima menilai, relaksasi DNI bukan menjadi pertimbangan utama investor asing menanamkan modal ke Indonesia. Menurut Bhima, kebijakan yang mempermudah perizinan atau perpajakan justru lebih menarik untuk investor. Alasannya, sistem perizinan terpadu Online Single Submission belum berjalan efektif, terutama jika memerlukan izin dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bhima berkata, relaksasi DNI tanpa perbaikan sistem perizinan, tetap akan membuat pembukaan usaha di Indonesia terasa rumit dan memerlukan biaya besar. 

Bhima menduga, relaksasi DNI kali ini hanya sebagai pemacu sinyal positif untuk pasar, agar nilai tukar mata uang dan indeks harga saham gabungan bisa menguat. Namun, menurut Bhima, strategi itu hanya akan terasa sekejap, bukan jangka panjang seperti yang diharapkan dari masuknya investasi asing. 

Editor: Rony Sitanggang

• ekonomi
• DNI
• Daftar Negatif Investasi
• Investasi
• Indef
• #indef