Inalum Ungkap Alasan Tunda Pembayaran Saham Freeport Indonesia

Namun begitu Rendi memastikan Inalum sudah mengantongi modal pembelian dari penerbitan global bond sebesar 4 miliar US$.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 20 Nov 2018 18:12 WIB

Author

Ria Apriyani

Inalum Ungkap Alasan Tunda Pembayaran Saham Freeport Indonesia

Penampakan tambang PT Freeport Indonesia melalui Google Satelit.

KBR, Jakarta - PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengungkap alasan penundaan pembayaran 41,64 persen saham milik Freeport Indonesia. Juru Bicara PT Inalum, Rendi Witular mangatakan, perusahaan pelat merah tersebut menunggu penuntasan sejumlah proses.

Di antaranya kata dia, peralihan status Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Salah satunya yaitu mengubah KK menjadi IUPK. Divestasi itu salah satu syarat, sekarang tinggal menunggu (proses) di tempat yang lain," ujar Rendi saat dihubungi KBR, Selasa (20/11/2018).

Namun begitu Rendi memastikan, Inalum sudah mengantongi modal pembelian dari penerbitan global bond sebesar 4 miliar US$.

Freeport, sepakat menjual 41,64 persen sahamnya ke Inalum seharga 3,85 miliar US$. Dia menegaskan, Inalum siap melunasi pembelian setelah masalah penerbitan status IUPK rampung.

Sebagai informasi, penerbitan IUPK definitif Freeport Indonesia masih terganjal masalah lingkungan. Freeport harus menuntaskan peta jalan penyelesaian sederet masalah lingkungannya.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.