Hampir 20 Persen PNS Anti-Pancasila?

BERITA , NASIONAL

Kamis, 22 Nov 2018 00:01 WIB

Author

Iriene Natalia

Hampir 20 Persen PNS Anti-Pancasila?

Ilustrasi PNS. (FOTO : setkab.go.id)

KBR, Jakarta - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendesak pemerintah untuk segera menindak tegas para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang anti-Pancasila. Hal ini untuk menanggapi hasil survei lembaga Alvara Research yang menyatakan bahwa 19,4 persen PNS anti-Pancasila.

Survei tersebut dilakukan pada 10 September hingga 5 Oktober 2017 di 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Penasihat Kepala BPIP, Benny Susetyo mengaku tidak terkejut dengan hasil survei tersebut. Hal ini, kata dia, terjadi karena adanya pembiaran terhadap paham radikalisme yang tumbuh subur sejak pasca reformasi tahun 1998 dan ditambah lemahnya wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan tegas dari pemerintah untuk mencegah tumbuhnya radikalisme anti-Pancasila ditengah para pegawai negeri.

"Mereka (PNS) harus memilih. Kalau mereka jadi pegawai negeri ya harus meninggalkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kalau tetap (ideologi khilafah) ya harus dipecat. Kalau dibiarkan, nanti dianggap ideologi ini benar, mereka jadi permisif," pungkas pria yang akrab disapa Romo Benny kepada KBR pada Rabu (21/11/2018).

Romo Benny juga menilai pemerintah tidak menganggap masalah ini adalah hal yang serius sehingga dapat mengancam ideologi negara.

"Akibatnya apa? Ideologi Pancasila makin terpinggirkan. Padahal mereka (PNS) pelayan publik, pelayan negara. Ideologinya harusnya Pancasila dan konstitusi bukan yang lain. Sumpah jabatannya begitu kan? Kalau mendukung khilafah berarti kan menyalahi sumpahnya. Fair dong?" lanjut Romo Benny.

Dan untuk memastikan para PNS ini memegang ideologi Pancasila, BPIP mendorong adanya tes ideologi dan wawasan kebangsaan yang mendalam bagi para pegawai negeri.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Syafruddin menyangsikan hasil survei Alvara Research soal PNS anti-Pancasila. Meski demikian, ia mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi dan melakukan survei internal. Nantinya, hasil tersebut akan dijadikan patokan untuk menyusun etika kelembagaan.




Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.