Hadapi Natal dan Tahun Baru, Bulog Siapkan 2,5 Juta Ton Beras

"Ada sekitar 2,5 juta ton, itu sudah tersebar diseluruh wilayah"

BERITA , NASIONAL

Kamis, 15 Nov 2018 18:31 WIB

Author

Dwi Reinjani

Hadapi Natal dan Tahun Baru, Bulog Siapkan 2,5 Juta Ton Beras

Ilustrasi: Seorang pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog. (Foto: Antara/Asep Fathulrahman)

KBR,Jakarta - Direktur Operasional Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi mengatakan telah menyiapkan 2,5 juta ton beras untuk mengadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Jumlah tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menstabilkan harga beras di pasaran. 

"Stok cukup sampai panen berikutnya. Ada sekitar 2,5 juta ton, itu sudah tersebar diseluruh wilayah dan kami sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Bahkan kami juga koordinasi dengan Reskrimsus Polda untuk mengawasi dan melaksanakan pemantauan distribusi ini," ujar Tri saat ditemui di gedung Bareskrim Polri, Kamis (15/11/2018).

Untuk mempermudah distribusi pangan dan pengawasan, Bulog juga melakukan suplai melalui 3 mekanisme yaitu, operasi pasar oleh Satgas Pangan, distribusi langsung di pasaran hingga operasi pasar ditingkat kelurahan. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak kesulitan mendapat beras.

Saat ditanya soal harga beras saat ini, Tri Wahyudi mengatakan memang ada perbedaan di setiap daerah. Namun harga tersebut masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurutnya, fluktuasi harga beras memang menjadi siklus tahunan yang mengikuti masa panen. 

"Harga memang sesuai peraturan Bulog hanya bisa menjual sesuai HET. Ada kesepakatan dari managemen dan beberapa kementerian untuk mengambil harga tengah antara HET terendah dan tertinggi," ujar Tri.

Baca juga: Setyo Ditugaskan di Kemenperin, Mabes Polri Siapkan Calon Pengganti Kasatgas Pangan


Polri Janji Tindak Tegas Spekulan Beras

Sementara Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Arief Sulistyanto memastikan bakal menindak tegas para penimbun ataupun spekulan pangan jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kepolisian, kata Arief  tidak akan segan memberi sanksi berat ke pelaku. 

Meski begitu, langkah tegas akan diambil sebagai opsi terakhir setelah Polri melakukan tindakan preventif menangani persoalan ini. 

"Saya pikir kalau langkah-langkah kita koordinatif sudah berjalan seperti itu tidak akan terjadi penimbunan. Tetapi kalau masih ada yang coba-coba melakukan penimbunan yang merugikan, pertama pasti akan ketahuan. Yang kedua kita akan lakukan penegakan hukum dengan tegas," kata Arief di gedung Bareskrim Polri, Kamis (15/11/2018).

Arief mengklaim, pendekatan yang baik kepada para pengusaha terbukti mampu menurunkan angka penimbunan beras dari tahun ke tahun. 

"(Tren penimbunan gimana?) dari hasil Satgas Pangan 2 tahun ini ada penurunan makanya dianggap berhasil. (Berapa persen?) Ya penurunan beberapa persenlah dibanding sebelumnya," ujar Arief.

Selain langkah koordinatif, ia menyebut akan ada banyak pengawasan secara langsung di lapangan untuk memantau geliat harga pangan. Tak cukup itu, kini Satgas juga bergerak untuk mengawasi suplai BBM dan gas di pasaran. Menurut Arief, hal itu dilakukan mengingat penimbunan BBM seringkali terjadi mendekati hari-hari besar.

"Karena sekarang pemerintah sudah menentukan kebijakan BBM satu harga, sehingga ini harus dikawal dan di jaga agar tidak ada penyimpangan. Dalam pertemuan berikutnya nanti kita akan udang Pertamina dan lainnya. Tapi dari pantauan sementara satgas di wilayah selama ini tidak ada masalah," terang Arief.

Editor: Friska Kalia 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.