Share This

Diprotes Warganet, Sri Mulyani Perintahkan Sekjen Selidiki Dugaan Kecurangan Seleksi CPNS

Warganet mengeluhkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Kementerian Keuangan.

NASIONAL

Kamis, 02 Nov 2017 14:09 WIB

Ria Apriyani
Author

Ria Apriyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani memerintahkan Sekretariat Jenderalnya menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan. Dia mengatakan semestinya celah penyelewengan sudah dibatasi karena proses perekrutan dilakukan berbasis komputer.

Sri menegaskan tidak boleh ada kecurangan dalam proses rekrutmen di kementeriannya.

"Kami akan investigasi kekecewaan dan informasi muncul dari netizen ataupun dari sumber lain," kata Menteri Keuangan  Sri Mulyani, Kamis(2/11).

Sebelumnya, sejumlah warganet mengeluhkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diumumkan beberapa waktu lalu. Mereka mempertanyakan kriteria lolos seleksi ke tahap psikotes.

Sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos meskipun nilai SKD di atas ambang batas dan secara total lebih tinggi dibandingkan peserta yang lolos. Sri memerintahkan Setjen bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara mengecek hal itu.

"Saya instruksikan dengan tegas tidak boleh ada unsur korupsi atau penipuan. Semua berbasis komputer dan harus dijaga."

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.