100 Hari Kerja Prabowo, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi masih Jadi Tantangan

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Muhamad Isnur menilai kebebasan berekspresi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

AUTHOR / Shafira Aurel

-

EDITOR / Resky Novianto

Rabu 29 Januari 2025 pukul 19.07 WIB

BacakanBagikan

KBR, Jakarta - Kalangan masyarakat sipil mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Muhamad Isnur menilai kebebasan berekspresi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ditandai dari tidak adanya ada perbaikan dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Ia menduga kebebasan berekspresi dan berpendapat kedepan akan semakin terancam.

"Ini hampir sama ya dengan pemerintahan Jokowi. Di mana aparatnya juga petugasnya menjadi alat pembungkan masyarakat. Kenapa?, karena di mana-mana misalnya kita lihat proyek PSN itu malah semakin mengerikan. Dengan hadirnya tentara yang semakin membuat masyarakat takut untuk menyampaikan kritiknya,"  ujar Isnur kepada KBR, Rabu (29/1).

"Kenapa? karena di lapangan dihadapi dengan senjata. Dan beberapa kasus kriminalisasi itu berlanjut kan, dan beberapa termasuk juga ancaman kepada masyarakat yang sedang beraktivitas juga berlanjut. Misalnya acara pembubaran Jalsah Salanah Ahmadiyah di Kuningan," imbuhnya.

Isnur mendorong adanya penguatan demokrasi dan hak asasi manusia pada pemerintahan Prabowo-Gibran sebagaimana tercantum dalam program kerja Astacita yang dicanangkan pasangan presiden dan wakil presiden tersebut.

Ia juga berharap pemerintah bisa membuka seluas-luasnya partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan pada seluruh kementerian dan badan.

"Orang mereka belum bekerja, mereka belum ada hasil mau dinilai apa gitu kan. Juga belum ada perubahan apapun dalam konteks hukum dan politik kan. Jadi sebenarnya kalau saya sih melihatnya ini lebih kepada harapan ya. Kepada harapan agar pemerintah bekerja dengan serius karena masyarakat mengawasi," katanya.

Sebelumnya, Sejumlah hasil survei yang digelar menjelang 100 hari pertema pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka kepuasan masyarakat terhadap pemerintah relatif tinggi. 

Dalam survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik mencapai 80,9 persen. Adapun angka kepuasan publik menurut survei Indikator Politik Indonesia berada di angka 79,3 persen.

Baca juga:

- Alasan Muhaimin Yakin Kemiskinan Ekstrem Bisa Segera Hilang